"Kalau kita lihat dari kinerja BUMN (yang dapat PMN) hanya 60 persen yang mendatangkan laba sedangkan 40 persen lainnya rugi," kata dia dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, 15 Desember 2021.
Ia menegaskan, hal ini tentu akan menjadi perhatian pemerintah dalam memberikan suntikan modal kepada BUMN. Menurut Sri Mulyani, selama ini pemerintah memang memberikan PMN kepada BUMN yang hampir bangkrut sehingga dukungan pendanaannya harus terus diberikan oleh negara.
"Ini menjadi salah satu yang membuat kita untuk memperhatikan, makanya sebagian kemudian diminta untuk scale down (menurunkan) atau dilakukan penyehatan kembali agar tidak over leverage. Kami akan monitor untuk menjaga kinerja BUMN terutama dalam penggunaan PMN," ungkapnya.
Sri Mulyani menambahkan, alokasi PMN kepada BUMN ini terakselerasi sejak 2005. Alokasi dana untuk BUMN melalui suntikan modal negara selama 2005-2021 ini terbagi dalam tiga klaster yakni pendirian BUMN Rp3 triliun, restrukturisasi BUMN Rp12,7 triliun dan peningkatan kinerja BUMN Rp345,6 triliun.
Secara rinci, untuk pendirian BUMN diberikan untuk dua program yakni pembiayaan dan penjaminan infrastruktur Rp2 triliun serta untuk pembiayaan perumahan Rp1 triliun. Kemudian, restrukturisasi BUMN diberikan kepada 17 BUMN diantaranya PT Diragantara Indonesia (DI) Rp3,9 triliun, Perum PPD Rp40 miliar, PT Garuda Indonesia Rp1 triliun dan lainnya.
Sementara untuk peningkatan kinerja BUMN dilakukan untuk pembiayaan ekspor Rp23,7 triliun, penyediaan kredit mikro Rp24,01 triliun, kedaulatan pangan Rp11,45 triliun, pembangunan infrastruktur dan konektivitas Rp184,17 triliun, kemandirian energi Rp56,31 triliun, pembiayaan perumahan Rp12,3 triliun, peningkatan industri strategis Rp15,73 triliun, serta penguatan BPJS Rp12,83 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
