Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran belanja dengan total pagu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 mencapai sebesar Rp149,8 triliun. Angka tersebut menjadikan PUPR sebagai kementerian nomor wahid dengan anggaran belanja terbesar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai bidang. Pertama, bidang Sumber Daya Air dengan kebutuhan anggaran belanja sebanyak Rp58,55 triliun.
" Itu untuk pembangunan 47 bendungan, 24 embung, 25 ribu hektare lahan irigasi baru, 120 km pengendali banjir, 20 km pengamanan pantai, rehabilitasi dan peningkatan 250 ribu hektare lahan irigasi, serta revitalisasi lima danau prioritas," ujar Basuki dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021 secara virtual di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.
Kedua untuk bidang Jalan dan Jembatan dengan total kebutuhan anggaran mencapai sebesar Rp53,96 triliun. Antara lain untuk membangun 831 km jalan; 19.888 meter jembatan; 3.116 meter flyover, underpass, dan terowongan.
Kemudian 35 km jalan bebas hambatan sebagai dukungan pemerintah terhadap investasi swasta untuk meningkatkan Internal Rate of Return (IRR). Serta peningkatan 1.279,5 km jalan nasional dan 2.177,5 meter penggantian jembatan.
Ketiga bidang Permukiman yang menelan anggaran belanja sebanyak Rp26,56 triliun. Dalam hal ini penyediaan air bersih, sanitasi, persampahan, dan infrastruktur strategis lainnya berupa rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan seperti Madrasah, SD, SMP, dan SMK.
Untuk bidang Perumahan dialokasikan anggaran sebesar Rp8,09 triliun dalam rangka pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus, 111.200 unit rumah swadaya dalam rangka peningkatan rumah tidak layak huni, dan 40 ribu unit prasarana dan sarana umum.
Kemudian untuk Dukungan Manajemen, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,65 triliun. Pos anggaran ini berupa pembinaan konstruksi, pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, pengembangan SDM, pengembangan infrastruktur wilayah, serta untuk dukungan kepada sekretariat dan inspektorat.
"Dari keseluruhan anggaran, maka komponen Padat Karya Tunai dialokasikan sekurang-kurangnya sama dengan 2020 atau sekitar Rp12 triliun (8,05 persen dari total pagu tahun anggaran 2020) untuk sekitar 700 ribu pekerja atau lapangan kerja," tutup Basuki.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai bidang. Pertama, bidang Sumber Daya Air dengan kebutuhan anggaran belanja sebanyak Rp58,55 triliun.
" Itu untuk pembangunan 47 bendungan, 24 embung, 25 ribu hektare lahan irigasi baru, 120 km pengendali banjir, 20 km pengamanan pantai, rehabilitasi dan peningkatan 250 ribu hektare lahan irigasi, serta revitalisasi lima danau prioritas," ujar Basuki dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021 secara virtual di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.
Kedua untuk bidang Jalan dan Jembatan dengan total kebutuhan anggaran mencapai sebesar Rp53,96 triliun. Antara lain untuk membangun 831 km jalan; 19.888 meter jembatan; 3.116 meter flyover, underpass, dan terowongan.
Kemudian 35 km jalan bebas hambatan sebagai dukungan pemerintah terhadap investasi swasta untuk meningkatkan Internal Rate of Return (IRR). Serta peningkatan 1.279,5 km jalan nasional dan 2.177,5 meter penggantian jembatan.
Ketiga bidang Permukiman yang menelan anggaran belanja sebanyak Rp26,56 triliun. Dalam hal ini penyediaan air bersih, sanitasi, persampahan, dan infrastruktur strategis lainnya berupa rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan seperti Madrasah, SD, SMP, dan SMK.
Untuk bidang Perumahan dialokasikan anggaran sebesar Rp8,09 triliun dalam rangka pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus, 111.200 unit rumah swadaya dalam rangka peningkatan rumah tidak layak huni, dan 40 ribu unit prasarana dan sarana umum.
Kemudian untuk Dukungan Manajemen, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,65 triliun. Pos anggaran ini berupa pembinaan konstruksi, pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, pengembangan SDM, pengembangan infrastruktur wilayah, serta untuk dukungan kepada sekretariat dan inspektorat.
"Dari keseluruhan anggaran, maka komponen Padat Karya Tunai dialokasikan sekurang-kurangnya sama dengan 2020 atau sekitar Rp12 triliun (8,05 persen dari total pagu tahun anggaran 2020) untuk sekitar 700 ribu pekerja atau lapangan kerja," tutup Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
