NEWSTICKER
Ilustrasi. FOTO: MI/Ramdani
Ilustrasi. FOTO: MI/Ramdani

Pelebaran Defisit 5% Harus Jadi Langkah Terakhir

Ekonomi defisit anggaran APBN 2020 virus corona
Suci Sedya Utami • 24 Maret 2020 18:07
Jakarta: Ekonom Senior Indef Drajad Wibowo menilai opsi pelebaran defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga lima persen harus menjadi langkah terakhir yang ditempuh pemerintah.
 
Drajad mengatakan hal paling penting yang harus dilakukan pemerintah saat ini yakni fokus untuk melakukan realokasi anggaran. Hal tersebut pun telah dipertegas oleh terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
 
"Saya rasa pelonggaran defisit betul-betul sebagai langkah terakhir, jangan dulu dipikirkan sekarang," kata Drajad dalam diskusi virtual, Selasa, 24 Maret 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu Drajad mengatakan realokasi anggaran yang difokuskan pada sektor kesehatan untuk penanganan covid-19 merupakan langkah yang tepat. Namun ia menggarisbawahi, alokasinya harus tepat sasaran dan jangan sampai menjadi ajang bancakan para satuan kerja (satker) untuk mempertahankan proyek-proyek tertentu.
 
"Kita realokasi dulu anggaran, baru kalau enggak bisa kita lakukan pelebaran defisit," jelas Dradjat.
 
Wacana pelebaran defisit muncul saat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan fleksibilitas pelonggaran defisit APBN 2020 pada pemerintah.
 
Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan virus korona telah memberikan dampak yang sangat memukul perekonomian baik secara nasional dan global. Said bilang, hampir seluruh indikator ekonomi makro mengalami perubahan yang sangat signifikan.
 
Said mengatakan APBN 2020 sebagai instrumen fiskal utama yang dimiliki Pemerintah untuk menjalankan roda pembangunan, praktis mengalami banyak perubahan mulai dari asumsi ekonomi makro maupun postur APBN 2020.
 
Untuk itu demi menjaga keberlangsungan APBN 2020 dan perekonomian nasional, ia meminta pemerintah perlu mengambil beberapa arahan skema dari Banggar DPR RI.
 
“Pertama, Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merevisi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama di penjelasannya. Revisi pejelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari tiga persen ke lima persen dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tetap 60 persen,” kata Said.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif