"Dalam joint research development, baik di dalam maupun di luar negeri, pemerintah akan memberikan 300 persen insentif saat vaksin itu bisa diproduksi," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2020.
Airlangga mengungkapkan berbagai negara telah sepakat bahwa vaksin covid-19 akan menjadi aset publik untuk kepentingan kemanusiaan. Negara seperti Singapura, Vietnam, maupun Indonesia juga diharapkan bisa mempersiapkan fasilitas manufaktur untuk solidaritas ASEAN.
"Artinya vaksin itu jangan sampai mengenakan intellectual property rights, tapi vaksin itu diharapkan tersedia untuk kemanusiaan. Baik Singapura, Vietnam, termasuk Indonesia kita bisa menyiapkan co-production dari vaksin," jelas dia.
Pemerintah sendiri mengalokasikan sebanyak Rp87,55 triliun untuk penanganan covid-19 di bidang kesehatan. Anggaran untuk belanja penanganan covid-19 Rp66,8 triliun, insentif tenaga medis Rp5,9 triliun, santunan kematian Rp300 miliar, bantuan iuran JKN Rp3 triliun, gugus tugas covid-19 Rp3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp9,05 triliun.
"Dalam upaya penanganan covid-19 ini, pilar pertama yang menjadi prioritas Pemerintah adalah Kesehatan, disusul dengan pilar Sosial, Ekonomi, dan Keuangan," ungkapnya.
Ada tiga program dan kebijakan di bidang perekonomian yang akan ditempuh pemerintah adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Program Exit Strategy yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan kenormalan baru, serta Reset dan Transformasi Ekonomi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
