Ilustrasi nilai aset negara - - Foto: Medcom
Ilustrasi nilai aset negara - - Foto: Medcom

DJKN Catat Nilai Pinjam Pakai Barang Milik Negara Meningkat hingga Rp3,13 Triliun Tahun Lalu

Ekonomi Kementerian Keuangan aset negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Eko Nordiansyah • 30 April 2021 21:36
Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat peningkatan nilai pinjam pakai untuk Barang Milik Negara (BMN) pada tahun lalu. Nilai pinjam pakai tercatat sebesar Rp3,13 triliun dengan 55 persetujuan.
 
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN Purnama Sianturi mengatakan nilai pinjam pakai BMN pada 2019 hanya sebesar Rp230 miliar dengan 24 persetujuan. Hingga Maret 2021 tercatat jumlah persetujuan pinjam pakai BMN sebanyak 16 persetujuan dengan nilai Rp120 miliar.
 
"Salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yakni melalui pemberian kewenangan pengelolaan/penggunaan aset pemerintah pusat oleh pemerintah daerah," kata dia dalam video conference di Jakarta, Jumat 30 April 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Salah satu BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah yang dilakukan pinjam pakai yakni tanah seluas 29,6 ha senilai Rp254,506 miliar kepada Pemerintah Daerah Dumai yang digunakan untuk Posyandu, kantor kelurahan, sekolah, makam pahlawan, pasar, rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota Dumai, dan juga perkantoran.
 
Selain itu, pinjam pakai juga dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, berupa Tribun Gelora November, Gedung Sanggar Pramuka, Gedung Olahraga, Gedung Pesos serta Gedung Olahraga dan Kesenian dengan luas 3.272 m2 senilai Rp135, 32 juta.
 
Di lain sisi, pemerintah juga menghibahkan BMN pada 2019 sebesar Rp21,33 triliun dengan 3.052 persetujuan. Pada 2020 jumlahnya turun menjadi sebesar Rp16,55 triliun dengan 2.479 persetujuan, dan hingga Maret 2021 tercatat sebesar Rp10,08 triliun dengan 549 persetujuan.
 
Pemerintah Pusat telah menghibahkan Stadion Bima kepada Pemerintah Daerah Cirebon seluas 161.193 m2 dengan nilai Rp Rp472,94 miliar. Selain stadion ada juga Hibah Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ke Pemkab Klungkung senilai Rp14,883 miliar dan hibah rusunawa ke Pemerintah Kota Surakarta senilai Rp 21, 25 miliar.
 
"Selain itu, Pemerintah Pusat juga menghibahkan tanah seluas 767m2 senilai Rp32 miliar kepada Pemerintah Kota Semarang untuk penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang," ungkapnya.
 
Adapun BMN yang berasal dari belanja dana APBN yang mendukung perekonomian Pemerintah Daerah, salah satunya adalah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk yang terletak di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan PLBN Aruk memiliki luas 26,2 Ha dengan total anggaran pembangunan sebesar Rp332,7 miliar.
 
Dengan dibangunnya PLBN Aruk, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah perbatasan Aruk. Ia menyebut, di wilayah Perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas, memiliki berbagai potensi perekonomian yang dapat dieksplorasi.
 
"Pada 2020, Kabupaten Sambas mampu menghasilkan komoditas ekspor tersebut hingga mencapai 524.012 kg senilai Rp4,5 miliar. Selain itu, potensi pariwisata pada Kabupaten Sambas juga cukup banyak, seperti Air Terjun Riam Merasap, Goa Santok, Pasar Wisata dan Pantai Teluk Atong Temajuk," pungkas dia.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif