Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO: Kemenko Perekonomian.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO: Kemenko Perekonomian.

Pemerintah Bangun Kemandirian Industri sebagai Kekuatan Ekonomi

Eko Nordiansyah • 21 Mei 2022 10:15
Jakarta: Pemerintah berkomitmen menjaga momentum pemulihan sektor industri dengan mengarahkan pembangunan kepada tiga prinsip, yaitu industri yang mandiri dan berdaulat, industri yang maju dan berdaya saing, serta industri yang berkeadilan dan inklusif. Sektor industri memainkan peran penting sebagai penggerak dan penopang utama perekonomian nasional.
 
Industri pengolahan nonmigas tetap menjadi prime mover pertumbuhan ekonomi hingga kuartal I-2022 dengan pertumbuhan sebesar 5,47 persen, melebihi pertumbuhan ekonomi 5,01 persen. Purchasing Manager's Index Indonesia juga berada di level ekspansif yaitu 51,9 pada April 2022.
 
"Prinsip industri yang mandiri dan berdaulat berarti keberlangsungan industri manufaktur dalam negeri tidak boleh tergantung pada sumber daya luar negeri dan tentunya diharapkan ini dapat menjadi kekuatan ekonomi dalam negeri," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Sabtu, 21 Mei 2022.
 
Untuk membangun kemandirian dan kedaulatan industri dalam negeri, pemerintah mendorong optimalisasi beberapa program, yaitu Program Substitusi Impor 35 persen pada 2022, Program Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Hilirisasi Industri Sumber Daya Alam, serta mendorong industri yang bisa menghasilkan devisa, termasuk industri-industri yang berbasis sumber daya alam.
 
Sedangkan prinsip industri yang maju dan berdaya saing diwujudkan melalui Program Making Indonesia 4.0 dalam tujuh sektor industri yakni industri makanan dan minuman, industri kimia, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri elektronika, industri farmasi, dan industri alat kesehatan. Ketujuh sektor ini memberikan kontribusi 70 persen dari total PDB manufaktur, 65 persen ekspor manufaktur, dan 60 persen pekerja industri.
 
Kemudian prinsip industri yang berkeadilan dan inklusif salah satunya diwujudkan melalui Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Peningkatan peran sektor IKM sebagai bagian dari value chain manufaktur nasional akan membantu ketahanan industri dalam negeri.
 
"Kita sudah membuktikan hal tersebut pada krisis ekonomi 1998 dan 2008, ketangguhan pelaku usaha kecil dan menengah telah terbukti menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, pemberdayaan IKM bisa memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Dukungan yang diberikan Pemerintah kepada IKM selama masa pandemi juga menunjukkan IKM kita resilient," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, pemerintah menggerakkan Program pengembangan Industri Kecil Menengah melalui Pengembangan Wirausaha Baru, Sentra IKM, Material Center, Link & Match dengan Industri Besar, dan Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM. Selain itu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk mengakselerasi transformasi digital UMKM, yang hingga akhir 2021 telah menghasilkan 9,2 juta unit UMKM onboarding dan 17,2 juta UMKM yang masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital.
 
Upaya-upaya pembangunan industri yang mandiri, berdaulat, maju dan berdaya saing, serta berkeadilan dan inklusif harus ditopang oleh SDM industri yang unggul. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten mengimplementasikan pola pendidikan dan pelatihan yang bertujuan memberikan pembekalan keterampilan dasar, peningkatan keterampilan (up-skilling) atau pembaruan keterampilan (reskilling) di SMK, Balai Diklat Industri, dan Politeknik yang didasarkan pada kebutuhan industri saat ini.
 
"Dengan adanya super deduction tax yang sudah diberikan Pemerintah dengan besaran yang mencapai 200 persen untuk bidang pendidikan dan 300 persen untuk penelitian, pemerintah berharap industri bisa bekerja sama langsung dengan universitas," pungkas dia.
 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif