Hal tersebut diakui Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali, yang mengapresiasi kinerja profesional dari Pemerintah Indonesia yang mengelola acara ini. Dari 57 negara anggota IDB, hadir 173 delegasi yang terdiri dari 31 dewan gubernur dan 22 perwakilan dewan gubernur. Sedangkan total peserta yang mengikuti seluruh seminar yang hadir dalam ST IDB sebanyak 5.038 orang.
Sidang tahunan yang diselenggarakan di Jakarta Covention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, ini juga menghadirkan serangkaian event berupa seminar dan eksibisi dalam upaya knowledge sharing dan capacity building bagi segenap negara anggota IDB sejak Minggu, 15 Mei 2016 hingga Selasa, 18 Mei 2016.
Sementara pada 19 Mei 2016 dilaksanakan beberapa pertemuan rapat bilateral oleh sejumlah negara-negara anggota. "Kami menegaskan pada pameran terkait inovasi. Ada 29 seminar dan aktivitas lainnya di sekitar pameran. Alhamdulillah ini sangat bagus partisipasinya," ujar Ali, dalam konferensi pers penutupan sidang, di Jakarta, Kamis (19/5/2016).
Beberapa seminar yang telah diadakan membahas potensi dan peran sistem keuangan syariah dalam menunjang tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs). Karakteristik keuangan syariah seperti transparansi, kemitraan, keadilan, dan orientasi pada sektor riil diyakini sangat efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi, termasuk mengatasi kesenjangan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi President IDB Ahmad Mohamed Ali (kesembilan kiri) di Sidang Tahunan IDB (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Apabila dikelola dengan baik dan professional, keuangan mikro syariah dan sektor keuangan sosial syariah seperti zakat dan wakaf akan sangat efektif untuk mendukung pencapaian SDGs. Tentu hal semacam ini nantinya memberi dampak positif bagi laju ekonomi nasional.
Dalam hal ini, Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan core principles untuk zakat dan wakaf, yang diharapkan nantinya akan diadopsi secara internasional. Selanjutnya, keuangan Islam dinilai memiliki peran penting untuk menyasar pada dampak investasi (impact investment) karena menyediakan transaksi yang transparan dan adil antara para pihak.
Banyak aspek dalam dampak investasi yang sudah tercakup dalam keuangan Islam termasuk masyarakat yang inklusif, kesetaraan, kemitraan, dan keadilan bagi semua. Beberapa seminar juga secara khusus membahas sukuk sebagai instrumen pembiayaan/investasi syariah yang saat ini sudah berkembang cukup pesat, baik di negara-negara Muslim maupun non-Muslim.
Pengalaman beberapa negara termasuk Indonesia, Malaysia, negara-negara Teluk dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya dalam mengembangkan sukuk, baik sukuk negara (sovereign) maupun sukuk korporasi (corporate) menjadi bahasan yang menarik. Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Indonesia dikenal cukup berhasil dalam memanfaatkan sukuk untuk pembangunan infrastruktur.
Di Uni Emirat Arab dan Malaysia, sukuk korporasi sudah berkembang sangat baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk Indonesia masih terbatas pada sukuk negara. Sementara itu, Indonesia diakui secara luas sangat berhasil mengembangkan sukuk untuk program inklusi keuangan melalui penerbitan sukuk ritel secara reguler.
Suasana salah satu seminar yang membahas tentang sukuk untuk pembangunan infrastruktur di Sidang Tahunan IDB (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Saat ini banyak kalangan mendiskusikan penerbitan green sukuk dan sustainable and responsible investing sukuk yang akan lebih mendukung dampak dari investasi. Hal ini dilakukan karena erat kaitannya dengan memberi kenakeragaman jenis sukuk bagi investor.
Dalam seminar keuangan inklusif, disamping pembahasan mengenai instrumen sukuk ritel, juga diselenggarakan seminar yang secara khusus membahas bagaimana melakukan pemberdayaan bagi wanita dan pemuda melalui keuangan inklusif.
Selain itu, menyadari pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung pengembangan keuangan syariah, dilaksanakan pula seminar mengenai human capital development guna mendiskusikan tantangan SDM syariah terkini di negara-negara berkembang, terkait pemberdayaan ekonomi serta solusi terbaik dalam menghasilkan SDM yang kompetitif di tingkat nasional dan global bagi negara-negara berkembang.
Salah satu topik yang dibahas adalah kebutuhan adanya roadmap tentang SDM yang kompetitif, intervensi, dan kontribusi IDB dalam membangun SDM yang kompetitif termasuk melalui penyediaan beasiswa, serta strategi untuk mendorong pengembangan SDM di industri keuangan syariah.
Sementara itu, isu-isu pembangunan sektoral juga dibahas secara khusus dalam beberapa acara seminar, diantaranya tentang sistem transportasi yang climate friendly, pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah, energy security, dan manajemen air.
Peran asuransi syariah (takaful) dalam mendukung perdagangan dan investasi menjadi topik seminar tersendiri. Terakhir, beberapa acara seminar terfokus pada aspek-aspek kerja sama internasional dan pembangunan kemitraan, khususnya negara-negara anggota IDB dan OKI, seperti kerja sama kemanusiaan dan bagaimana meningkatkan daya tahan (resilience).
Gubernur BI Agus Martowardojo (ketiga kiri) berjabat tangan dengan Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali (kedua kanan) (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Dalam rangkaian Sidang Tahunan IDB ini, terdapat penandatangan Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020 yang mengacu kepada dokumen SDGs dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Topik SDGs menjadi fokus bahasan beberapa seminar, dengan membahas berbagai aspek yang berbeda.
Sebagaimana diketahui, SDGs telah menetapkan berbagai agenda ambisius dalam mengatasi isu-isu global, seperti kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, degradasi lingkungan, dan over eksploitasi sumber daya alam pada 2030.
Dalam perspektif nasional, Indonesia telah menerjemahkan dan mengintegrasikan SDGs ke dalam agenda pembangunan nasional dan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencerminkan sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembangunan nasional (Nawacita).
Selain itu, dalam Sidang Tahunan IDB, pemerintah telah menargetkan penurunan kesenjangan dengan menurunkan rasio ketimpangan atau (koefisien gini) menjadi sebesar 0,36 pada akhir 2019 dari kondisi di 2014 sebesar 0,41.
Pemerintah juga berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca nasional sebesar 29 persen dari tingkat yang diproyeksikan pada 2030 melalui peningkatan perlindungan hutan dan meningkatkan sektor energi terbarukan.
Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Terjemahan itu pun sangat relevan dengan tema besar Sidang Tahunan IDB ke-41 yaitu 'Enhancing Economic Growth and Poverty Alleviation through Infrastructure Development and Financial Inclusion', dapat terlihat bahwa pembahasan pada rangkaian seminar sangat relevan dengan Nawacita Kabinet Kerja.
Tema besar Sidang Tahunan IDB ke-41 mencerminkan inti dari MCPS (Member Country Partnership Strategy) 2016-2020 sebagai kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Islamic Development Bank.
MCPS menyimpulkan proyek dan program yang akan didukung oleh IDB di Indonesia akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik dan program sosial, pengembangan industri keuangan islam yang inklusif, pengembangan sektor usaha dan dukungan terhadap integrasi regional yang kesemuanya juga mengacu kepada dokumen SDGs.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
