Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT G20 di Osaka, Jepang (FOTO: Sekretariat Negara)
Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT G20 di Osaka, Jepang (FOTO: Sekretariat Negara)

Presiden Upayakan Rezim Perpajakan Adil di Era Digital

Ekonomi pajak perpajakan ekonomi indonesia bea cukai
29 Juni 2019 11:31
Osaka: Presiden Joko Widodo (Jokowi) di KTT G20 menyatakan akan terus mengikuti kerja sama internasional untuk bisa mendapatkan suatu rezim perpajakan yang adil di era digital. Hal itu penting lantaran perpajakan memiliki aspek penting terhadap jalannya roda perekonomian di Tanah Air.
 
"Presiden Jokowi dalam pernyataannya juga akan terus mengikuti kerja sama internasional ini untuk bisa mendapatkan suatu rezim perpajakan yang adil di era digital," kata Menkeu Sri Mulyani, ketika menjelaskan perkembangan hari pertama KTT G20 bersama Menlu Retno Marsudi, di Osaka Jepang, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 29 Juni 2019.
 
Menkeu mengatakan para Menkeu G20 berharap pada 2020 sudah ada kesepakatan mengenai bagaimana perpajakan untuk ekonomi e-commerce ini bisa disepakati. "Sekarang ini sudah lebih dari 47 juta akun yang berasal dari luar negeri dan nilainya sekitar 5 triliun euro yang sudah di-disclosse yang tadinya sangat rahasia," katanya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Sri Mulyani hal itu merupakan bagian dari kemajuan mengenai automatic exchnage of information. "Bahkan ada negara yang mampu mendapatkan hak perpajakan negara yang hilang karena ada sekresi itu," ungkapnya.
 
Sementara itu, Menlu Retno Marsudi menjelaskan perundingan pada hari pertama KTT G20 ada dua sesi. Sesi pertama mengenai ekonomi global, perdagangan, investasi. Sementara sesi kedua mengenai inovasi ekonomi digital. Ia menjelaskan, Presiden Jokowi pada hari pertama berbicara di sesi dua mengenai masalah inovasi ekonomi digital.
 
Menurut Menlu, ada dua hal yang paling utama yang disampaikan Presiden Jokowi di sesi kedua. Pertama, masalah kebebasan aliran data. Salah satu tema yang diusung Jepang adalah kepercayaan terhadap kebebasan aliran data.
 
Presiden Jokowi mengatakan flagship ini didukung namun perlu ada norma dan aturan hukum internasional yang harus disepakati bersama dan kapan tenggat waktu untuk melaksanakannya karena dikhawatirkan jika norma dan hukumnya belum kuat untuk mengatur data free flow maka dikhawatirkan akan digunakan orang tidak bertanggung jawab.
 
Kedua, mengenai inisiatif Indonesia atas usulan Inclusive Digital Economy Accelerator Hub atau IDEA Hub. "Ini intinya untuk menyediakan 'platform' untuk kurasi pengelolaaan dan berbagi pengalaman mengenai model bisnis dari para unicorn para anggota G20," pungkas Retno.

 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif