Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Medcom/ Annisa Ayu
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Medcom/ Annisa Ayu

Pemerintah Hitung Kebutuhan Dana untuk Karantina Wilayah

Ekonomi Virus Korona anggaran
Sri Yanti Nainggolan • 31 Maret 2020 18:16
Jakarta: Pemerintah tengah menghitung kebutuhan dana untuk melaksanakan karantina wilayah di Ibu Kota. Keputusan tersebut mungkin diambil demi mencegah penyebaran virus korona atau covid-19.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kebutuhan dana tersebut sudah dibahas antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
 
"Kalau itu sudah. Dari Pak Gubernur, Bu Sri Mulyani, tadi malam kita sudah hitung, tidak ada masalah karena Perppu yang akan terbit nanti. Budget defisit kita akan dibuka sampai selama tiga tahun depan, jadi 2020, 2021, 2022, nanti setelah itu baru kembali kepada tiga persen," paparnya dalam dalam telekonferensi Kemenko Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2020.
 
Namun, Luhut tak menjelaskan secara rinci sumber anggaran yang akan digunakan tersebut. Ia bilang alokasi dana karantina wilayah akan berasal dari berbagai sumber.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ya macam-macam itu dananya," katanya.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan keputusan karantina wilayah terkait wabah virus korona (covid-19) merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. Ia pun menginstruksikan seluruh kepala daerah, menteri, dan kepala lembaga, satu komando.
 
"Saya berharap seluruh menteri memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama," kata Jokowi dalam rapat terbatas membahas gugus tugas Covid-19 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 30 Maret 2020.
 
Jokowi menyebut daerah tidak boleh sembarang menerapkan kebijakan karantina. Jokowi ingin seluruh kebijakan dikalkulasi, baik dampak sosial maupun ekonominya.
 
"Semua harus dihitung baik dari dampak kesehatan maupun sosial ekonomi yang ada," tegasnya.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif