"Dalam situasi ini nanti Papua akan menikmati, selain dana otsus (otonomi khusus), nanti akan dapat dana bagi hasil. Apalagi kemarin kita sudah mendukung sepenuhnya penyelenggaraan PON (Pekan Olahraga Nasional) yang sukses dan Peparnas (Pekan Paralimpiade Nasional)," ujar Sri Mulyani dikutip dari siaran persnya, Sabtu, 27 November 2021.
Ani, sapaannya, juga mengharapkan hal tersebut menjadi momentum bagi Papua untuk terus membangun sumber dayanya menjadi manusia-manusia yang hebat.
"Kita akan dukung sepenuhnya, kita berharap seluruh anggaran yang sudah dialokasikan dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin menciptakan perbaikan bagi SDM dan kesejahteraan, serta mendorong perekonomian untuk bangkit kembali," tegasnya.
Ia menekankan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendukung percepatan pembangunan, kesejahteraan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua.
"Untuk mendukung kemajuan Papua, Kemenkeu mendorong percepatan melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM Unggul, dan dukungan pengelolaan Dana Otonomi Khusus," jelas dia.
Peningkatan kualitas SDM
Di sisi lain, Kemenkeu memberikan dukungan yang sangat besar kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul yang dilakukan melalui program beasiswa afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mencetak alumni yang mampu memberdayakan masyarakat Papua.
Kontribusi Kemenkeu melalui LPDP dalam peningkatan SDM di Provinsi Papua dan Papua Barat dari 2013 hingga 2021 mampu melahirkan sebanyak 493 lulusan dalam dan luar negeri yang terdiri dari 328 magister, 160 doktor, serta lima dokter spesialis.
Sementara itu, perbaikan kebijakan Dana Otsus bertujuan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan orang asli Papua. Perubahan besaran Dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari alokasi DAU diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal, adil, dan akuntabel bagi percepatan pembangunan Papua.
"Selain itu, dukungan Kemenkeu juga dilakukan terhadap perbaikan tata kelola baru dalam penggunaan Dana Otsus untuk perbaikan pengelolaan penggunaan Dana Otonomi Khusus menuju masyarakat Papua dan orang asli Papua yang lebih sejahtera," harap Ani.
Ke depan, dukungan percepatan pengelolaan Dana Otsus melalui Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) yang dilaksanakan oleh Kantor Vertikal Kemenkeu memiliki peran sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi untuk percepatan pembangunan Papua.
Hadirnya asistensi dan supervisi Pemerintah Pusat (melalui K/L teknis) sejak tahap perencanaan, pembinaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi akan memastikan penyaluran dana otsus dan TKDD di Papua dapat berjalan dengan baik.
"Diharapkan dengan memangkas rantai birokrasi dan pelaksanaan pendampingan dan pengawasan yang komprehensif misi mulia untuk memberikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua dapat segera dicapai," pungkas Ani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
