Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan, Indonesia mengandalkan instrumen pendanaan alternatif untuk melaksanakan target dan sasaran ekonomi biru.
"Saat ini pembiayaan alternatif mengandalkan sovereign bond (obligasi yang diterbitkan pemerintah). Namun, tidak akan cukup untuk mengisi kekurangan pendanaan sehingga kita harus mengembangkan instrumen non-sovereign dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan," ungkap Vivi pada Side Event 2 ASEAN Blue Economy Forum, Working Level Meeting: Enabling Environment for Blue Finance Initiative in Indonesia di Tanjung Pandan, Belitung, Senin, 3 Juli 2023.
Lebih lanjut ia menyampaikan, Pemerintah Indonesia hanya mampu mendanai 20 persen sampai 25 persen dari total pendanaan biru yang dibutuhkan sebanyak USD1,64 triliun atau setara Rp24.649 triliun (kurs Rp15.030/USD).
Sementara selebihnya, sekitar 75 persen hingga 80 persen, diharapkan diisi oleh nonpemerintah, seperti pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya.
Karena itu, jelas Vivi, Pemerintah Indonesia membuka lebar kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menentukan strategi pendanaan ekonomi biru yang tertuang dalam ASEAN Blue Economy Framework.
"Yang juga tidak kalah penting, kita perlu meningkatkan pemahaman tentang berbagai bentuk surat berharga dan sukuk, baik yang bersama dari pemerintah maupun nonpemerintah, serta proses penerbitannya," tutur dia.
| Baca juga: Wow! Butuh Rp24.649 Triliun Kembangkan Ekonomi Biru di Indonesia |
Mesin baru pertumbuhan
Sementara itu, Indonesia saat ini terus menggali lebih jauh strategi dan kebutuhan kebijakan hingga kerangka kerja baru untuk mengembangkan pelaksanaan ekonomi biru yang menjadi salah satu prioritas, dan memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan sebagai mesin baru bagi pembangunan Indonesia.
Bagi Indonesia, pendanaan biru baik dari sumber pembiayaan pemerintah hingga alternatif nonpemerintah juga sangat krusial untuk mencapai sasaran dan target di 2045, meraih visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2045.
"Pembentukan pendanaan biru di Indonesia sangat penting untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045, menjadi negara maju saat merayakan 100 tahun kemerdekaan. Untuk itu, perlu pendanaan yang cukup untuk mendukung implementasinya," tutup Vivi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
