Pasalnya, Kementerian ESDM bertanggung jawab penuh terhadap hajat hidup orang banyak. Melihat kondisi itu, Pakar Ekonomi Politik Ichsanudin Noorsy menegaskan dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, sejak dari era Soeharto hingga pemerintahan sekarang, Kementerian ESDM tidak pernah bebas dari muatan kepentingan politik. Ini terjadi, karena jabatan menteri sudah menjadi jabatan politik.
Demikian hal tersebut disampaikannya melalui siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, di Jakarta, Jumat (29/8/2014).
"Dari Mentamben M Sadli, terbukti ia bagian Mafia Berkeley, lalu Ida Bagus Sudjana. Bahkan Kuntoro Mangkusubroto meliberalkan merancang perubahan pertambangan ke migas. Begitupula dari Purnomo Yusgiantoro, Darwin Zahedy Saleh hingga ke Jero Wacik, tidak pernah bebas dari muatan politik tertentu," tegas Ichsan.
Bayangkan, kata Ichsan, Kementerian ESDM yang bersifat high profile dari kebanyakan kementerian lain itu sejarahnya memang tak pernah bebas dari kepentingan politik.
"Apakah sejumlah calon punya muatan politik nasional? Saya tidak tahu, fakta sejarahnya seperti itu. Yang pasti siapa yang berpihak pada kepentingan nasional akan terpental," sambungnya.
Yang pasti, Ia menegaskan jika Menteri ESDM baru pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus terbebas dari kepentingan satu kelompok tertentu. Nah, orang-orang yang terindikasi memiliki kedekatan dengan kelompok tentu tidak layak memimpin ESDM.
"Menteri harus terbebas kepentingan satu kelompok. Anda cek saja riwayatnya, dekat dengan siapa," tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Muda Untuk Demokrasi, Agus Harta menolak jika Menteri ESDM baru diisi oleh orang-orang lama R Priyono yang merupakan mantan Kepala BP Migas ataupun orang lain yang memiliki hubungan dekat dengan eks menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro
Penolakan terhadap Priyono dilandasi dugaan kasus korupsi yang pernah dilakukan di masa lalu. Pihaknya menduga Priyono terlibat dalam skandal korupsi pengadaan kapal angkutan migas Joko Tole yang merugikan negara sebesar Rp 7 triliun.
"Jokowi-JK jangan memasukkan Raden Priyono dalam kabinetnya karena kami dengar dia akan dijadikan Menteri ESDM," kata Agus.
Sebelumnya, pengamat energi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI ) Boyamin Saiman sepakat menteri ESDM baru harus bebas dari berbagai kasus hukum dan jelas rekam jejaknya.
Ekonom Unpad Kodrat Wibowo pun menyarankan, harus ada nuansa baru di Kementerian ESDM. Orang-orang yang punya keterkaitan atau dugaan dekat dengan mafia minyak, atau orang lama di kementerian yang seringkali mementingkan kelompoknya, tidak dipilih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
