Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur.
"Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah," ungkap dalam pembukaan sidang tahunan MPR, DPR, & DPD dan Pidato Kenegaraan RI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.
| Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah Atasi Krisis Global sembari Pulihkan Ekonomi Nasional |
Selain itu, pengembangan kemampuan sektoral, terutama Konsolidasi Demokrasi, Ekonomi Hijau, Infrastruktur Digital, dan Pembangunan Ibu Kota Negara, keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang, dan sekaligus upaya me-mitigasi berbagai risiko yang dihadapi di masa depan.
Dia mengatakan, defisit anggaran yang harus kembali ke angka kurang dari tiga persen pada 2023, juga menjadi tantangan utama. Hal ini karena kondisi pemulihan yang tidak menentu. Selain itu, peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan.
Oleh karena itu, sebagai strategi jangka pendek, penyusunan prioritas dan realokasi anggaran secara tepat diperlukan. Kebijakan burden sharing tidak hanya dengan moneter, tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang.
Sementara itu, strategi jangka panjang membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun ke depan, dan pada saat yang bersamaan, memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga.
Di sisi lain, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah, akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa. Berdasarkan data Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar USD21,6 miliar per bulan.
"Lebih lanjut, posisi cadangan devisa Indonesia pada Juli ini, masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
