Bank Pembangunan Asia (ADB). Foto; AFP.
Bank Pembangunan Asia (ADB). Foto; AFP.

ADB Minta Indonesia Pertahankan Kebijakan Desentralisasi

Antara • 10 Agustus 2022 19:47
Jakarta: Senior Economist Asian Development Bank Priasto Aji menyarankan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kebijakan desentralisasi dan menolak seluruh upaya resentralisasi.
 
baca juga: ADB Approves Loan for Safe Drinking Water in India's Himachal Pradesh

“Kami mempunyai saran implikasi kebijakan terkait desentralisasi fiskal, ketimpangan dan kemiskinan. Pertama, Indonesia harus mempertahankan kebijakan desentralisasi dan menolak upaya resentralisasi,” katanya, dikutip dari Antara, Rabu, 10 Agustus 2022.
 
Pemerintah, lanjutnya, perlu membantu daerah-daerah dengan pendapatan per kapita rendah, daerah dengan ketimpangan yang tinggi dan tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi pusat. Termasuk membantu sumber daya alam manusia, keuangan, sosial dan kelembagaan di daerah.
 
Priasto Aji menuturkan bahwa efek desentralisasi terhadap ketimpangan regional masih menjadi perdebatan. Di satu sisi desentralisasi dianggap melemahkan peran pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun di sisi lain, desentralisasi mampu meningkatkan tingkat efisiensi alokasi sumber daya dan memungkinkan pemaksimalan utilitas oleh public agents.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut kajian ADB, Indonesia selama beberapa tahun terakhir mencapai kemajuan yang signifikan dalam kesejahteraan, namun ketimpangan nasional juga meningkat.
 
“Pertumbuhan ekonomi stabil, pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan tetapi ketimpangan nasional juga meningkat,” ujarnya.
 
Kajian ADB pada 2021 juga mengkaji soal ketimpangan antar daerah selama era desentralisasi dengan menggunakan data pada 2002-2019. Hasilnya, sebagian besar pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan dan ketimpangan yang positif.
 
Pendapatan per kapita meningkatkan pada sebagian besar kabupaten dan semakin tinggi pada kabupaten dengan ketimpangan yang lebih rendah. Kemiskinan menurun pada sebagian besar kabupaten. Serta ketimpangan meningkatkan di sebagian besar kabupaten.
 
“Kesimpulannya, conditional konvergensi dalam hasil pembangunan terjadi setelah reformasi desentralisasi di Indonesia,” ujar dia.
 
Selain itu, ADB juga menilai ketimpangan regional dalam pendapatan per kapita, ketimpangan dan kemiskinan selama era desentralisasi Indonesia telah menurun.
 
ADB menyimpulkan kesenjangan tidak akan sepenuhnya dapat dihilangkan karena perbedaan faktor kontribusi. Demikian pula yang terjadi baik antar kota dan kabupaten maupun antar pemerintah daerah di Pulau Jawa dan antardaerah di luar Pulau Jawa.
 
ADB pun menyarankan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan fokus dua wilayah dengan pendapatan per kapita terendah.
 
“Pengurangan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih cepat, pengembangan sektor non pertanian melalui pembangunan sektor industri dan jasa, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan proporsi penduduk berpendidikan tinggi, serta pengendalian pertumbuhan penduduk,” jelas dia.
 
Kemudian mengurangi ketimpangan dengan membentuk program yang dapat membantu kelompok penduduk marginal di kabupaten-kabupaten dengan tingkat ketimpangan yang tinggi serta mengurangi kemiskinan dengan salah satunya lewat program perluasan pendidikan untuk mengurangi pertumbuhan kemiskinan.
 
(SAW)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif