Sri Mulyani mengatakan, pelantikan ini menjadi wujud nyata reformasi birokrasi di Kemenkeu. Apalagi Presiden Joko Widodo telah menyampaikan beberapa prioritas untuk mencapai Indonesia maju yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi sehingga semakin kokoh, kompetitif dan antisipatif terhadap perubahan zaman.
"Kita sebagai jajaran pegawai negara harus melakukan dua hal yaitu melakukan simplifikasi regulasi dan meningkatkan efisiensi kompetensi dan integritas dari birokrasi. Oleh karena itu kita harus merespons program utama tersebut untuk meningkatkan reformasi dan menjaga agar regulasi kita semakin simpel dan efisien" kata dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2019.
Dirinya berharap pengurangan pejabat eselon III dan IV dapat memangkas rantai birokrasi dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan publik. Para pejabat fungsional ini diharapkan kaya inovasi dan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, sehingga membawa dampak positif bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.
Selain itu, Sri Mulyani juga melantik 25 pejabat eselon II di lingkungan Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Angggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Inspektorat Jenderal dan BKF.
Adapun 25 orang pejabat eselon II yang dilantik merupakan pejabat yang berasal dari lintas unit Eselon I melalui pengecekan rekam jejak, integritas dan digital footprint dari 1.681 pejabat Eselon III yang berkompetensi dan berkinerja yang baik di lingkungan Kemenkeu.
"Kepada pejabat Eselon II yang baru dilantik agar dapat menggali potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sumber Daya Alam, mengoptimalkan penggunaan aset negara, dan merumuskan kebijakan dengan melibatkan unit teknis agar kebijakan tersebut tersampaikan dengan baik sehingga uang negara dapat disalurkan kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
