Ilustrasi. FOTO: dok MI.
Ilustrasi. FOTO: dok MI.

Waktu Mendaftarkan Usaha di Indonesia Membaik

Ekonomi bank dunia perizinan kemudahan berusaha
Suci Sedya Utami • 25 Oktober 2019 23:13
Jakarta: Peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) Indonesia berdasarkan laporan yang dikeluarkan Bank Dunia masih berada pada posisi 73.
 
Analis Bank Dunia Maksym Lavorskyi mengungkapkan posisi tersebut memang tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, peringkat kemudahan berusaha masih stagnan.
 
Berdasarkan laporan tersebut, posisi Indonesia masih di bawah negara sekawasan lainnya seperti Singapura yang berada di posisi kedua, Malaysia yang berada di posisi ke 12, Thailand di posisi 21, Brunei Darussalam di posisi 66 dan Vietnam di posisi 70.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun dari 10 indikator pembentukan indeks tersebut, setidaknya ada tiga yang perlu digarisbawahi dan membuat peringkat Indonesia masih stagnan. Ketiga indikator tersebut di antaranya penegakan kontrak (enforcing contracts), mendaftarkan property (registring property) dan persetujuan izin konstruksi (dealing with construction permit).
 
"Penegakan kontrak adalah peluang terbaik untuk perbaikan. Biaya untuk menegakkan kontrak di Indonesia bahkan lebih tinggi dari Asia Pasifik rata-rata," kata Maksym dalam keterangan resminya, Jumat, 25 Oktober 2019.
 
Kendati stagnan, Indonesia, kata dia, masih menunjukkan sejumlah perbaikan jika dibandingkan tahun lalu. Salah satunya terkait perizinan memulai bisnis dan investasi.
 
Sebelumnya pada 2004, butuh waktu sekitar 180 hari bagi pengusaha untuk mendaftar dan menjalankan bisnis. Sekarang hanya dibutuhkan 12 hari.
 
"Indonesia mengalami peningkatan yang sangat substansial," jelas dia.
 
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk mendorong perbaikan perizinan di sektor properti. Rencana itu sudah dibicarakan oleh Kemenko Perekonomian dengan Kementerian Dalam Negeri.
 
"Pemda akan kita libatkan supaya ada perbaikan perizinan terutama untuk properti yang dianggap menjadi persoalan," kata Airlangga.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif