Perbaikan tata kelola terseut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan The Jakarta Consulting Group (JCG).
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono M mengatakan pemerintah sangat menaruh perhatian pada pentingnya membangunan tata kelola baik di sektor swasta maupun publik.
Dirinya mengatakan pemerintahan yang bersih dan demokratis adalah salah satu visi dari nawacita Presiden Joko Widodo. Oleh karenanya Kemenko Perekonomian turut mendukung upaya penerapan governance, risk management, and compliance (GRC) baik di sektor korporat maupun sektor publik.
"Penting untuk membenahi efisiensi di dalam birokrasi. Pembenahan-pembenahan itu salah satu kuncinya dengan pelaksanaan tata kelola," kata Susiwijono di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2019.
Tujuan kerja sama ini adalah untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan internalisasi kebijakan mengenai governansi, yang juga terkait dengan manajemen risiko dan kepatuhan. Kategorinya antara lain Perusahaan Swasta Nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Patungan, Perusahaan yang berbasis pada konsep Syariah, Institusi Publik, serta Lembaga Nirlaba.
Susiwijono mengakui tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengintregasikan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan memang masih besar. Hal tersebut tercermin salah satunya dari masih tingginya tingkat korupsi. Sementara di sektor swasta prinsip good corporate governance (GCG)-nya dipandang telah lebih maju.
Dalam pemeringkatan Global Competitiveness Index edisi 2017-2018, korupsi masih merupakan penghambat utama yang dirasakan oleh pengusaha, disusul oleh inefisiensi birokrasi pemerintah dan akses ke pendanaan. Indeks persepsi korupsi Indonesia pun masih relatif tertinggal dibandingkan negara berkembang lainnya, yaitu di peringkat 89 dari 180 negara.
Dia bilang kesadaran terkait tata kelola sebetulnya sudah terbangun, namun belum terkunci dalam pelaksanaannya. Untuk itu, perlu ada langkah yang lebih resmi dan terstruktur untuk mengikat. Ia mengatakan pemerintah tidak bisa membangun kredibilitas hanya dengan sekedar melaksanakan tugas dan fungsi, harus ada program-program yang inovatif.
Susiwijono mengatakan selama ini peran KNKG lebih banyak membuat konsepsi sebagai pedoman tata kelola yang baik dan tata beretika di birokrasi. Pemerintah ingin peran KNKG diperluas lagi dengan menggabungkan tata kelola kedua sektor swasta dan publik.
"Dengan pendekatan yang berbeda kita ingin kelola dua-duanya. Kami ingin KNKT punya kerja sama dengan JCG yang sudah punya pengalaman panjang untuk mendesain bentu-bentuk manajemen. Kita ingin hasil konkretnya governance itu betul-betul masuk ke dalam birokrasi kita," jelas dia.
Hadir dalam rangkaian acara ini antara lain Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Staf Ahli Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian selaku Anggota Sub Komite Kebijakan Publik KNKG Bobby Hamzar Rafinus, Ketua KNKG Mas Achmad Daniri, President Director of The JCG Patricia Susanto, dan Chairman of The CJG AB Susanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
