Padahal, dengan membayar pajak bisnis bisa menjadi lebih terkelola dengan baik serta dapat membangun kredibilitas usaha yang pengusaha jalankan.
Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Buchari menjelaskan kehadiran Hipmi dalam membentuk satu badan otonom terkait perpajakan merupakan bentuk komitmen yang serius dari pengusaha untuk membantu pemerintah mencapai penerimaan negara melalui pajak.
"Literasi mengenai perpajakan ini harus terus dijalankan kedepannya, supaya kesadaran masyarakat untuk bayar pajak bisa meningkat. Hipmi bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan," kata Akbar, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 27 Juli 2023.
| Baca: Literasi Kecakapan Digital Jadi Kunci Aman dari Gangguan saat di Dunia Maya |
Sementara itu, Ketua Hipmi Tax Center M Arif Rohman Said Putra menjelaskan saat ini tax ratio masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga apalagi dengan negara anggota G20. Di 2022, tax ratio Indonesia masih dikasaran 10,4 persen.
Sedangkan menurut OECD, suatu bangsa bisa menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan apabila mempunyai tax ratio minimum di angka 15-16 persen. Tentu kondisi ini harus menjadi perhatian bersama karena otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak mungkin bisa bekerja sendirian.
"Seluruh stakeholder harus bahu-membahu agar penerimaan dari sektor pajak ini bisa ditingkatkan. Pasalnya penerimaan perpajakan menyumbang 82 persen dari total pendapatan negara sehingga betul-betul menjadi tulang punggung APBN," ujar arif
Melihat betapa penting dan vitalnya penerimaan dari sektor perpajakan, tambahnya, maka Hipmi mendorong para capres yang nanti akan berkontestasi di 2024 harus mempunyai visi perpajakan yang jelas. Pajak juga harus menjadi diskursus publik utamanya dalam proses kontestasi tersebut dan juga setelahnya.
"Sehingga bisa meningkatkan awareness masyarakat terkait perpajakan. Harapannya nantinya akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak," ucapnya.
Arif berharap ke depan pengusaha sebagai salah satu stakeholder utama bisa dilibatkan sejak awal dalam proses-proses pembuatan peraturan perpajakan sehingga pengusaha tidak hanya sebagai objek namun juga sebagai subjek.
"Program yang sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak harus dapat dimaksimalkan lagi ke depan. Dengan adanya Badan Otonom (Banom) Tax Center BPP Hipmi ini dapat menjadi jembatan dalam melakukan sosialisasi mengenai perpajakan di seluruh daerah," tuturnya.
Sementara itu, menurut data Kementerian Keuangan hingga akhir Mei 2023, penerimaan pajak dari seluruh sektor utama tercatat tumbuh positif meskipun mayoritas melambat dibandingkan dengan periode yang sama di 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
