Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, terkait belanja non k/l ada beberapa program seperti program pengelolaan utang negara di 2017. Program ini untuk memenuhi kewajiban pemerintah guna menjaga akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah.
"Selain itu, mengefisiensikan dan menjaga risiko beban pembayaran bunga utang, melalui melalui oemilihan komposisi instrumen utang yang tepat dan melaksanakan transaksi lindung nilai," kata Askolani, mewakili pemerintah, saat membahas pokok-pokok kebijakan belanja pemerintah pusat RAPBN 2017, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Adapun perkembangan program pengelolaan utang negara (pembayaran bunga utang) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 kurang lebih sebesar Rp171,22 triliun atau meningkat dibandingkan di 2015 yang mencapai kurang lebih sebesar Rp156 triliun.
Sedangkan untuk program pengelolaan subsidi 2017, jelas Askolani, kebijakan subsidi nonenergi di 2017 diarahkan untuk pengalihan subsidi berbasiskan harga barang menjadi subsidi berbasis rumah tangga sasaran, dan menyempurnakan mekanisme penyaluran beras sejahtera (rastra) kepada rumah tangga sasaran di kota-kota besar.
Selain itu, menyalurkan subsidi/bantuan sosial menggunakan layanan sektor keuangan, mendorong sinergi penyaluran subsidi pangan dengan program bantuan sosial lainnya untuk rumah tangga miskin, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan subsidi pangan, dan menata kemmbali mekanisme penghitungan alokasi subsidi pupuk dan benih melalui pembenahan basis data dan mekanisme penyaluran agar lebih tepat sasaran.
Sedangkan perkembangan anggaran belanja subsidi nonenergi di APBNP 2016 mencapai sebesar Rp83,4 triliun atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan di 2015 yang mencapai sebesar Rp66,9 triliun. Angka di 2015 itu juga meningkat dibandingkan dengan di 2014 yang mencapai sebesar 50,2 triliun.
Sementara program pengelolaan hibah negara di 2017 diarahkan ke pengalokasian hibah kepada daerah baik yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri maupun rupiah murni, dan ditujukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang berbasis kinerja.
"Antara lain berupa pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta, peningkatan akses sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui hibah air, dan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi melalui hibah sanitasi," tuturnya.
Sedangkan untuk program pengelolaan belanja lainnya di 2017 diarahkann untuk penanggulangan bencana alam untuk kegiatan yang bersifat antisipatif, mengantisipasi risiko fiskal baik dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau perubahan kebijakan, dan membangun ketahanan energi nasional secara berkesinambungan melalui Dana Ketahanan Energi (DKE) dan penyangga energi.
"Perkembangan program pengelolaan belanja lainnya di 2016 mencapai sebesar Rp23 triliun atau meningkat dibandingkan di 2015 yang sebesar Rp10 triliun," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
