Gedung Kementerian Keuangan. FOTO: Kemenkeu
Gedung Kementerian Keuangan. FOTO: Kemenkeu

Pemerintah Beberkan Manfaat Penerimaan Cukai Dalam DBH CHT, Apa Saja?

Angga Bratadharma • 10 November 2022 13:07
Jakarta: Pemerintah melindungi masyarakat melalui APBN dalam kebijakan pembatasan konsumsi barang-barang yang berdampak buruk untuk mewujudkan Indonesia sehat. Salah satunya melalui pengenaan cukai pada hasil tembakau yang ditujukan untuk pengendalian konsumsi, pengawasan peredaran, sekaligus menekan efek negatif di masyarakat atau lingkungan.
 
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Kementerian Keuangan Hatta Wardhana mengungkapkan pemanfaatan penerimaan cukai hasil tembakau salah satunya dituangkan dalam Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau.
 
Berdasarkan PMK nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Hatta mengatakan, disebutkan alokasi DBH CHT dibagi menjadi tiga aspek utama.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Masing-masing dengan persentase 50 persen untuk bidang kesejahteraan, 10 persen untuk bidang penegakan hukum, dan 40 persen untuk bidang kesehatan,” jelas Hatta, dilansir dari keterangan tertulisnya, Kamis, 10 November 2022.
Baca: Bos LPS: Jangan Abaikan Keadaan Darurat Iklim

Hatta menambahkan yang dimaksud dengan bidang kesejahteraan adalah meliputi tiga hal yaitu, pertama, program peningkatan kualitas bahan baku, seperti pelatihan peningkatan kualitas tembakau, penanganan panen dan usai panen, penerapan inovasi teknis, serta dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
 
Kedua, program pembinaan industri, seperti pendataan dan pengawasan pada mesin pelinting rokok, pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku dan produk tembakau, sarana dan prasarana pengolahan limbah industri, serta pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pada pada industri hasil tembakau kecil dan menengah.
 
Ketiga, program pembinaan lingkungan sosial, seperti pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan kerja bagi buruh tani tembakau dan/ata pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, serta anggota masyarakat lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 
Selanjutnya, di bidang penegakan hukum meliputi dua hal yaitu, pertama, program pembinaan industri meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau.
 
Kedua, sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
 
Di bidang kesehatan, diprioritaskan mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Sebagai contoh, pemanfaatan DBH CHT di Kabupaten Malang dialokasikan pada sektor strategis yaitu pembangunan RS Jantung di area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Malang.
 
"Pemanfaatan DBH CHT di bidang kesejahteraan masyarakat dan kesehatan memiliki porsi yang besar, diharapkan alokasi dana ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya secara tertib, terbuka, dan akuntabel. Kami juga mengapresiasi pada pemerintah daerah yang telah berkolaborasi (dengan Bea Cukai) dalam pelaksanaan implementasi DBH CHT," pungkas Hatta.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.
 
(ABD)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif