NEWSTICKER
Presiden Joko Widodo. Foto: AFP.
Presiden Joko Widodo. Foto: AFP.

Jokowi Terbitkan Inpres soal Realokasi Anggaran Penanganan Korona

Ekonomi Virus Korona anggaran kementerian
Eko Nordiansyah • 23 Maret 2020 07:18
Jakarta: Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Inpres ini meminta kementerian/lembaga (K/L) untuk mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan covid-19 sesuai protokol penanganan.
 
Inpres tersebut menginstruksikan para menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan walikota untuk mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan covid-19 dengan mengacu pada protokol penanganan covid-19 di kementerian/lembaga/pemda dan rencana operasional yang ditetapkan gugus tugas percepatan penanganan covid-19.
 
Dinukil dari instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin, 23 Maret 2020, inpres ini juga mempercepat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran K/L melalui mekanisme revisi anggaran kepada menteri keuangan sesuai dengan kewenangan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketiga, mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan covid-19 dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai UU Penanggulangan Bencana, PP Penanggulangan Bencana, PP Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, dan Perpres Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu.
 
Keempat, melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan covid-19 dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kelima, melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan covid-19, sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
 
Khusus kepada menteri keuangan, Presiden Jokowi meminta untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel. Sementara menteri dalam negeri diminta untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam percepatan penggunaan APBD dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan covid-19, kepada gubernur/bupati/wali kota.
 
Selanjutnya, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) diminta mempercepat penyiapan dan pembangunan infrastruktur untuk penanganan covid-19. Kemudian menteri kesehatan diminta mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan kedokteran untuk penanganan covid-19.
 
Sementara itu, kepala BPKP juga diminta melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan untuk penanganan covid-19, serta kepala LKPP untuk melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid 19.

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif