Rupiah. Foto: MI.
Rupiah. Foto: MI.

Mengapa Rupiah Tertekan Meski Dolar AS Melemah?

Arif Wicaksono • 20 Januari 2026 18:40
Jakarta: Pergerakan rupiah kembali menjadi sorotan setelah mata uang Garuda mencatatkan level terlemahnya sepanjang sejarah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa, 20 Januari 2026. 
 
Pelemahan ini terjadi di tengah kondisi indeks dolar AS justru berada dalam tren menurun. 
Tekanan terhadap rupiah terutama dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap faktor domestik, khususnya terkait arah kebijakan fiskal dan independensi bank sentral.
 
Baca juga: Rupiah Melemah, Bank Indonesia Diprediksi Bakal Tahan Suku Bunga Lagi

Dikutip dari Channel News Asia, sepanjang Januari, rupiah tercatat melemah hampir 2 persen dan masuk dalam jajaran mata uang berkinerja terburuk di kawasan Asia berkembang. 
 
Pelemahan ini memperpanjang tren negatif setelah rupiah turun sekitar 3,5 persen sepanjang 2025. Pada perdagangan intraday Selasa, nilai tukar sempat menyentuh Rp16.985 per dolar AS, menandai rekor terendah baru.

Secara historis, pergerakan rupiah sangat sensitif terhadap perubahan sentimen global. Namun dalam setahun terakhir, tekanan dari dalam negeri memainkan peran yang semakin besar.
 
Data fiskal terbaru menunjukkan defisit anggaran Indonesia pada 2025 mencapai 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini menjadi yang terbesar dalam hampir dua dekade terakhir, di luar periode pandemi COVID-19. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan fiskal di ekonomi terbesar Asia Tenggara, sekaligus mendorong arus keluar dana dari pasar obligasi.
 
Sentimen negatif kian menguat setelah Presiden Prabowo Subianto mencalonkan keponakannya, Thomas Djiwandono, sebagai anggota dewan Bank Indonesia. Langkah ini kembali memunculkan pertanyaan pasar mengenai potensi tergerusnya independensi bank sentral.
 
Sebagai respons atas meningkatnya risiko, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun melonjak ke level 6,33 persen pada Selasa, tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Di saat yang sama, permintaan dolar AS juga meningkat seiring kebutuhan impor menjelang bulan Ramadan yang diperkirakan dimulai pada pekan ketiga Februari.

Defisit Fiskal Jadi Sorotan Investor

Meski secara nominal defisit anggaran Indonesia masih relatif moderat dibandingkan banyak negara lain, kerangka hukum domestik menjadi faktor krusial bagi kepercayaan investor. Undang-undang keuangan negara membatasi defisit anggaran maksimal 3 persen dan rasio utang publik sebesar 60 persen terhadap PDB.
 
Aturan tersebut selama puluhan tahun menjadi jangkar stabilitas kebijakan fiskal Indonesia, khususnya sejak krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an. Namun, sejak sebelum Prabowo resmi menjabat pada Oktober 2024, pasar telah berspekulasi mengenai kemungkinan pelonggaran aturan fiskal untuk mengakomodasi program-program belanja besar, termasuk makan gratis dan peningkatan anggaran pertahanan.
 
Kekhawatiran tersebut tercermin dari aksi investor asing yang sepanjang tahun lalu mencatatkan penjualan bersih obligasi pemerintah Indonesia senilai sekitar US$6,4 miliar. Tekanan terbesar terjadi pada September, bertepatan dengan keputusan Prabowo mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom yang dikenal lebih berorientasi pada pertumbuhan.

Isu Independensi Bank Sentral

Perhatian pasar terhadap independensi Bank Indonesia juga meningkat sejak September lalu, ketika BI menyatakan kesediaannya mendukung pendanaan sejumlah program pemerintah, termasuk perumahan terjangkau, melalui skema pembagian beban bersama Kementerian Keuangan.
 
Di sisi lain, parlemen tengah membahas rancangan undang-undang yang berpotensi memperluas mandat BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Meski pemerintah dan otoritas moneter berulang kali menegaskan tidak ada intervensi terhadap kebijakan BI, kekhawatiran investor belum sepenuhnya mereda.
 
Setelah pencalonan Djiwandono, Purbaya kembali menegaskan bahwa BI akan tetap independen dan tidak akan digunakan untuk membiayai program pemerintah. Hingga saat ini, BI masih berada dalam fase pelonggaran kebijakan moneter, dengan total pemangkasan suku bunga mencapai 150 basis poin sejak 2024. Bank sentral diperkirakan akan menahan suku bunga pada pertemuan Rabu guna membatasi tekanan tambahan terhadap rupiah.
 
Sejumlah analis menilai rupiah masih berpotensi berada di bawah tekanan dalam jangka pendek. Permintaan dolar musiman untuk impor serta pembayaran dividen diperkirakan akan menjadi faktor penahan penguatan nilai tukar.
 
Namun, dukungan dinilai tetap tersedia. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan intervensi di pasar valuta asing. Pada akhir 2025, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USD56,5 miliar, mendekati rekor tertinggi sepanjang sejarah. Posisi ini berpotensi menguat seiring rencana pemerintah memperketat aturan penahanan devisa hasil ekspor.
 
Menteri Keuangan menyatakan optimisme bahwa rupiah akan kembali menguat ke depan, sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai tetap solid.
 
Hingga saat ini, depresiasi rupiah belum memberikan tekanan berarti terhadap inflasi. Laju inflasi masih berada dalam, bahkan di bawah, kisaran target Bank Indonesia sejak pertengahan 2023.
 
Meski demikian, pelemahan berkepanjangan berisiko membebani sektor-sektor yang sangat bergantung pada impor bahan baku, seperti industri farmasi, kosmetik, dan baja. Selain itu, data BI menunjukkan sektor manufaktur, keuangan, listrik dan gas, serta pertambangan memiliki eksposur utang luar negeri terbesar di sektor swasta.
 
Purbaya menilai dampak ekonomi dari pelemahan rupiah sejauh ini masih “minimal”. Namun, secara struktural, depresiasi nilai tukar berpotensi meningkatkan beban subsidi energi serta biaya pembayaran utang luar negeri, yang pada akhirnya dapat kembali menekan ruang fiskal pemerintah.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAW)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan