Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI
Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI

BKPM Terus Kejar Peringkat 50 Kemudahan Berusaha

Ekonomi investasi bkpm ekonomi indonesia kemudahan berusaha
Antara • 21 Desember 2019 11:29
Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera) menggelar diskusi kemudahan berusaha. Langkah itu untuk melakukan sinergi antara pemerintah dengan pelaku usaha guna mewujudkan perbaikan peringkat di Indonesia (Ease of Doing Business/EoDB) ke ranking 50.
 
Plt Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan peringkat Indonesia dalam indeks EoDB yang disurvei oleh Bank Dunia dalam dua tahun terakhir masih stagnan di posisi 73 dan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN.
 
"Padahal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga di atas enam persen dari saat ini datar di angka kima persen, Indonesia butuh investasi untuk tumbuh lebih besar di atas 32 persen," kata Yuliot, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 21 Desember 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat ini, beberapa indikator dalam EoDB seperti Starting a Business, Dealing with Construction Permits, Registering Property, Paying Taxes, Trading Across Borders, dan Enforcing Contract masih memerlukan perbaikan mengingat peringkatnya masih di atas 50. Padahal, Presiden menargetkan peringkat EoDB Indonesia berada di angka 50-an.
 
Maka untuk mendorong perbaikan, pemerintah akan melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi melalui mekanisme Omnibus Law yang rencananya akan diselesaikan pada 2020.
 
Selain itu, Presiden juga telah menerbitkan Inpres nomor 7 tahun 2019 yang menugaskan Kepala BKPM untuk mengoordinasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan peringkat EoDB. Saat ini tim pemerintah telah memiliki rencana aksi untuk penerbitan legal basis reform (regulasi).
 
Aksi itu untuk perbaikan pada 11 indikator kemudahan berusaha yang dinilai oleh Bank Dunia dalam rangka penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya, dan lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh izin/layanan publik.
 
"Pada indeks EoDB 2021, akan ada tambahan indikator baru yang akan disurvei oleh Bank Dunia yaitu Contracting with Government untuk menilai proses pengadaan proyek oleh pemerintah," pungkasnya.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif