Plt Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan pihaknya telah menyusun strategi untuk memacu investasi di Indonesia.
"Pertama, kami akan mengoordinasikan ke pihak-pihak terkait, supaya bagaimana caranya biaya investasi bisa lebih efisien," ujar Yuliot saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 6 September 2019.
Berdasarkan data BKPM, biaya investasi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Vietnam. Yuliot menerangkan, harga tanah di kawasan industri di Indonesia sebesar USD170-USD225 per meter persegi, sementara di Vietnam USD50-USD90 per meter persegi.
Begitu juga dengan upah minimum untuk Jakarta yang sebesar USD279 per bulan. Sedangkan di Hanoi sebesar USD180 per bulan. Di Indonesia, kenaikan upah per tahun lebih besar dari delapan persen, sedangkan di Vietnam 3,3-5,7 persen.
Selanjutnya, BKPM juga akan memperbaiki kebijakan rantai pasok (supply chain), termasuk dalam penyediaan bahan baku komponen. Sebab, kata Yuliot, ketersediaan rantai pasok industri manufaktur di Indonesia terbatas sehingga pengusaha harus impor.
"Di sisi lain, terdapat pembatasan impor bahan baku," ungkapnya.
BKPM juga akan melakukan pecepatan penyelesaian konstruksi dengan meminimalkan perizinan yang berbelit.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah segera menghapuskan ratusan perizinan berbelit demi menggaet investasi asing ke Indonesia.
Darmin mengatakan ratusan perizinan bermasalah itu akan dihapus dalam dua bulan ke depan. Darmin menjelaskan selama ini pemerintah hanya mengurangi persyaratan-persyaratan perizinan sehingga hasilnya tidak memuaskan investor. Selain itu, rekomendasi teknis dari setiap kementerian/lembaga juga akan dihapuskan. Pasalnya, izin impor barang modal menjadi lama karena harus disertai rekomendasi.
"Ya ini kita harus review dan pangkas habis-habisan kalau dulu paket itu syaratnya disederhanakan," ungkap dia.
Sementara itu, penghapusan perizinan yang berada di bawah undang-undang membutuhkan waktu setidaknya hingga akhir tahun. "Sampai akhir tahun harus selesai," pungkas Darmin.
Presiden Joko Widodo sebelumnya kecewa lantaran peralihan modal dan manufaktur dari Tiongkok mengalir deras ke Vietnam. Hal itu imbas dari kemudahan perizinan dan investasi di negara tersebut.
Berdasarkan laporan Bank Dunia, sebanyak 33 perusahaan asal Tiongkok memutuskan keluar dari Amerika Serikat. Dari jumlah itu, 23 di antaranya memilih berinvestasi di Vietnam. Sisanya, kabur ke Malaysia, Kamboja dan Thailand.
Pada 2017, sebanyak 73 perusahaan Jepang berelokasi ke kawasan Asia Tenggara. Sebanyak 43 di antaranya memilih Vietnam, 11 perusahaan ke Thailand, dan Filipina. Sementara Indonesia hanya ketiban 10 perusahaan Jepang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
