Ilustrasi. Foto: Antara/M Agung Rajasa
Ilustrasi. Foto: Antara/M Agung Rajasa

Pengusaha Hutan Minta Pengesahan RUU Pertanahan Ditunda

Ekonomi kehutanan
10 Juli 2019 02:49
Jakarta: Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto mendesak pemerintah dan DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan. Purwadi mengatakan bila RUU dipaksakan, akan menimbulkan ketidakpastian di kalangan pengusaha hutan Indonesia.
 
"Langkah paling bijak adalah menunda pengesahan RUU Pertanahan, kemudian membahas sejumlah masalah penting yang selama ini belum dibicarakan dengan pihak terkait," kata Purwadi di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.
 
Purwadi mengatakan, salah satu yang menjadi sorotan kalangan pengusaha adalah persoalan kawasan yang masuk dalam Pasal 23 dan soal objek pendaftaran tanah di Pasal 63-64. Menurut Purwadi, dalam pembahasan RUU Pertanahan selalu disinggung masalah kawasan. Sementara, dalam Undang-undang (UU) 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan kalau hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika RUU disahkan dan menjadi UU, konsekuensi logisnya harus diikuti, sebab UU itu mengikat secara nasional seluruh elemen masyarakat," ujarnya.
 
Sebagai kesatuan ekosistem, kata dia, hutan tidak hanya terkait dengan tanah tempat ruang tumbuhnya, tetapi memiliki berbagai fungsi yang meliputi fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Hutan harus digunakan secara optimal untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang, dan lestari.
 
Dengan batasan tersebut, lanjut Purwadi, hutan sebagai bagian dari sumber daya alam seharusnya dikelola secara khusus (lex specialis), tidak menjadi bagian dari RUU Pertanahan. Secara yuridis, hal ini diperkuat dengan TAP MPR No. IX/MPR/2001 yang mengatur secara berbeda antara Pembaruan Agraria dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam, termasuk di dalamnya hutan.
 
Baca: Pengesahan RUU Pertanahan Disarankan Ditunda
 
Purwadi menjelaskan Pasal 63 menyatakan bahwa objek pendaftaran tanah meliputi semua bidang tanah dan kawasan tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan Tanah. Poin berikutnya yakni pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak, terakhir penerbitan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
 
Izin-izin dalam kawasan hutan, kata dia, telah diatur dalam UU 41 tahun tahun 1999 dan peraturan turunannya. Aturan ini meliputi proses penunjukan, penataan, pemetaan, dan penetapan batas kawasan hutan.
 
"Oleh karenanya, apabila pengaturan dalam RUU Pertanahan tersebut diimplementasikan, akan berdampak luas terhadap ketidakpastian usaha," ujarnya
 
Menurut Purwadi bila RUU Pertanahan segera disahkan akan menimbulkan kekhawatiran pengusaha hutan. Sebab, dalam RUU Pertanahan disebutkan sebuah kawasan harus didaftar ulang.
 
Purwadi khawatir, izin yang diperoleh dengan penetapan Menteri Kehutanan akan menimbulkan ketidakpastian di kalangan pengusaha hutan. Sebab, pandangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang pasti berbeda dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
 
Ia menambahkan dari 68 hektare hutan produksi, sekitar 30 juta hektar sudah ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Purwadi juga menyebut apabila langkah pendaftaran ulang kawasan dilakukan, pasti menjadi ekonomi biaya tinggi bagi para pengusaha hutan. Sebab, mereka harus mengeluarkan biaya lagi untuk pengukuran dan itu dianggap memberatkan.
 
"Jadi, sebaiknya RUU Pertanahan dibahas ulang. Kami dari kalangan pengusaha secara resmi belum pernah diajak dialog, padahal UU itu nantinya pasti bersentuhan atau menyangkut hak kami di kawasan hutan yang telah berizin," pungkasnya
 

(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif