Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) bersinergi tingkatkan penerimaan pajak. (FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) bersinergi tingkatkan penerimaan pajak. (FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo)

Strategi Kemenkeu Tingkatkan Penerimaan Negara

Ekonomi kementerian keuangan ditjen pajak penerimaan negara bukan pajak
Ilham wibowo • 25 Juni 2019 16:30
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengupayakan bertambahnya penerimaan negara melalui penerapan regulasi yang dapat dijalankan dengan mudah. Strategi peningkatan dilakukan dengan menyinergikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
 
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan sinergi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sistem yang dapat menopang ekosistem perekonomian perlu hadir agar patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk dengan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 
"Kami ingin legal itu mudah, diharapkan para wajib pajak dan wajib bayar itu semua masuk legal sehingga tambahan penerimaan negara menjadi konsekuensi," kata Mardiasmo dalam pemaparan di Aula kantor pusat DJP, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Reformasi juga dilakukan Kemenkeu untuk mewujudkan kondisi yang ideal dan menjawab berbagai tantangan perekonomian global. Setidaknya terdapat delapan program yang telah dirancang oleh DJP, DJBC, dan DJA sebagai bentuk sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kemudahan Iayanan terhadap Wajib Pajak (WP) dan/atau Wajib Bayar (WB) yaitu program joint analisis, joint audit, joint collection, joint investigasi, joint proses bisnis, single profile, secondment,dan program sinergi lainnya.
 
"Tujuan program sinergi ini bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan keadilan pajak, bea cukai dan PNBP juga mendorong iklim investasi dan kemudahan berusaha," paparnya.
 
Dalam kegiatan bersama penelitian pemenuhan kewajiban WP dan WB, pada 2018 telah dilaksanakan terhadap 13.748 WP dan diperluas 3.390 WP untuk 2019. Dilakukan pula kegiatan pemblokiran akses kepabeanan bagi WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sebanyak 1243 WP pada 2018 dan 2181 WP pada 2019.
 
Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan dengan hadirnya single profile Kemenkeu bisa secara konkrit membedakan layanan dan pengawasannya kepada pengguna jasa yang patuh berdasarkan profil bersama. Selanjutnya kewajiban yang telah terpenuhi WP akan diberikan faslitas insentif bersama.
 
Pemeriksaan terhadap kewajiban pajak dan kepabeanan dari WP sudah melibatkan kantor vertikal DJP dan DJBC. Kegiatan penagihan bersama juga dilakukan dalam mempercepat pencairan piutang pajak.
 
"Tunggakan pajak itu dengan ada joint effort kami bisa kolaborasi dengan bea cukai, pelayanan itu apakah ada tunggakan atau tidak," ucapnya.
 
Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan efektivitas penegakan hukum terhadap arus lalu lintas barang baik ekspor maupun impor dan cukai telah terjalin. Kemudian hadirnya single profile WB dari seluruh lembaga dapat memberikan perlakuan yang sama kepada WP berdasarkan tingkat risikonya.
 
"Sekarang kita terintegrasi dan dokumen menjadi satu. Begitu digabung kalau dilakukan analisa, cek, penagihan, investigasi dan penegakan hukum bersama, pajak dan anggaran," ujarnya.
 
Di samping itu dilakukan pula simplifikasi pelayanan pemasukan barang ke kawasan bebas melalui joint endorsement serta simplifikasi pelaporan melalui integrasi data Pemberitahuan impor Barang (PIB) dan data faktur pajak (e-faktur). Klinik Kemenkeu dalam memberikan kemudahan Informasi, asistensi, dan fasilitasi secara operasional juga telah hadir.
 
"Tidak ada lagi anekdot dulu ada perusahaan pajaknya dikasih karpet merah di DJP tapi diberikan jalur merah di DJBC karena belum sinergi, pengawasan bersama ini tax base perusahaan langsung naik," kata Heru.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif