Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.
Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.

Pelaku UMKM Minta Bebas Pajak ke Jokowi

Ekonomi Pajak UMKM
Damar Iradat • 19 Juni 2019 05:00
Jakarta: Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan pajak nol persen atau bebas pajak untuk usaha mikro dan kecil. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun.
 
Ikhsan mengatakan pajak nol persen untuk pelaku UMKM juga bakal diterapkan di Republik Rakyat Tiongkok. Menurut dia Indonesia perlu mencontoh Tiongkok dalam hal ini.
 
"Kami mohon supaya usaha mikro kecil mengikuti China di 2020 hingga nol persen, 2,5 persen untuk yang sifatnya menengah tapi kalau usaha mikro dan kecil kami (minta) ikuti China nol persen," kata Ikhsan usai bertemu Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ikhsan mengatakan, saat ini masih terdapat pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen yang dibebankan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Menurut dia, tarif yang dikenakan kepada pelaku usaha mikro dan kecil saat ini masih terlalu berat.
 
Sebab, pengenaan pajak 0,5 persen bagi usaha mikro dan kecil itu dihitung dari omzet. Seharusnya, pajak itu diambil dari keuntungan para pelaku usaha.
 
"Maka kami minta sama dengan negara China yang 2020 itu usaha mikro dan kecil itu minta nol persen," ujar dia.
 
Selain itu, dalam pertemuan dengan Jokowi Selasa sore, para pelaku UMKM meminta Jokowi konsisten menjalankan keuangan syariah untuk ekonomi kerakyatan. Mereka juga meminta pemerintah memangkas bunga pada financial technology (fintech).
 
Selain itu, mereka juga mengeluhkan masalah sertifikasi halal dan hak paten. Ia menyebut, proses mengurus sertifikasi halal masih belum sederhana dan berongkos mahal.
 
"Sertifikasi halal, hak paten, yang terasa saat ini terlalu sangat mahal dan berbelit," ujar dia.
 
Ikhsan mengatakan, Jokowi telah menerima keluhan dan masukan-masukan tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berjanji akan membahas hal tersebut dengan sejumlah menteri terkait.
 
"Pak presiden minta supaya dibahas kebijakan-kebijakan ini. Beberapa poin dibahas bersama menteri-menteri. Dan setelah itu kami akan diundang kembali selitar dua sampai tiga bulan untuk melakukan review atau membahas kebijakan yang akan dikeluarkan," jelas dia.
 

(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif