Namun angka tersebut dinilai masih ambisius mengingat beberapa indikator perekonomian saat ini mengalami penurunan.
"Konsumsi masyarakat sebagai pembentuk 56 persen kue perekonomian mengalami pelemahan jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan di bawah 5 persen pada semester I 2017," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
Selain itu, kinerja sektor industri pengolahan juga tengah lesu dengan pertumbuhan sebesar 3,54 persen di kuartal II. Sektor perdagangan, kata Bhima terpukul karena penurunan penjualan ritel sehingga hanya tumbuh 3,78 persen di kuartal ke II, atau lebih rendah dari kuartal sebelumnya.
Sementara target inflasi sebesar 3,5 persen pada 2018 lebih rendah dibanding APBN P 2017. Padahal target inflasi, lanjutnya sangat mungkin mencapai 3,5 persen apabila pengendalian harga bahan pangan bisa lebih dioptimalkan.
"Namun, tekanan inflasi dari sisi harga yang diatur pemerintah (administered price) tetap perlu dicermati karena proyeksi harga minyak dunia memiliki kecenderungan naik diatas USD50 per barel pada awal 2018," tutur dia.
Bhima menambahkan, asumsi makro ekonomi lainnya yang perlu dicermati adalah kurs rupiah yang ditargetkan sebesar Rp13.500 per USD. Angka tersebut rentan mengalami perubahan melihat faktor eksternal seperti kenaikan Fed rate, penyesuaian balance sheet bank sentral AS, serta kondisi geopolitik yang kurang stabil seperti meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea akan memberikan sentimen negatif terhadap kurs rupiah di tahun depan.
"Proyeksi moderat asumsi kurs RAPBN 2018 sebaiknya ada di range Rp13.800-Rp14.100 per USD," sambungnya.
Dari sisi penerimaan negara, menurut Bhima pemerintah cukup agresif dengan memasang target yang tinggi sebesar Rp1.609,3 triliun. Hal ini terlihat dari kenaikan penerimaan pajak yang mencapai Rp136,6 triliun atau tumbuh 9.2 dibanding target APBNP 2017.
Berkaitan dengan target penerimaan pajak, Indef menyarankan agar pemerintah sedikit berhati-hati karena di 2018 tidak ada penerimaan extra seperti tax amnesty. Sementara mengandalkan keterbukaan informasi untuk perpajakan (AEOI) pada tahun depan masih cukup sulit karena prosesnya memakan waktu yang lama.
"Mulai dari penyidikan hingga penarikan potensi pajak melalui AEOI setidaknya butuh waktu 3-5 tahun. Jika target pajak dinaikkan terlalu tinggi, ancaman terjadinya shortfall cukup besar. Oleh karena itu dalam menyusun target penerimaan pajak, Pemerintah diharapkan lebih hati-hati agar desain anggaran tetap kredibel," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
