"Pembiayaannya kan nambah karena di below the line kan ada tambahan PMN, jadi ujung-ujungnya di net ada tambahan sekitar Rp31 triliun pada peneribitan SUN atau SBN," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan di kantornya, Jakarta Pusat (12/1/2015).
Pemberian PMN pada perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) diketahui pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 meningkat menjadi Rp37 triliun dari yang sebelumnya Rp3 triliun pada APBN 2015.
Memang target defisit anggaran dalam APBNP 2015 dibuat mengecil yakni 1,9 persen dari yang sebelumnya 2,2 persen dalam APBN 2015. Namun, karena ada pembiayaan lain yang harus di-cover oleh pemerintah maka penerbitan utang ditambah.
"Defisitnya sih berkurang, nah below the line kan ada pembiayaan, ada pembiayaan utang, non utang, trmasuk PMN, itu kan perlu diterbitkan utang tapi tidak untuk belanja tapi untuk PMN," ucapnya.
Dengan ditambah peneribitan SUN untuk permodalan PMN, maka kebutuhan penerbitan SUN bruto (gross) tahun 2015 pada pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN P) 2015 menjadi Rp460 triliun. Namun tentunya, hal ini pun menunggu persetujuan DPR pada pembahasan APBN P 2015.
"Yang dirancang ini kan Rp460 triliun tapi kan masih dibahas di DPR, karena ada rencana nambah PMN yang cukup besar. Rangka memberdayakan BUMN supaya lebih berperan lebih pada infrastruktur dan lain-lain," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
