Sri Mulyani Jamin Tata Kelola Keuangan Negara Tetap Terjaga

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan langkah-langkah yang didesain oleh pemerintah dalam menangani pandemi dan memulihkan perekonomian dapat berjalan dan menghasilkan manfaat. Untuk itu, diperlukan sinergi antar lembaga untuk mengawasi jalannya program.
 
Ia mengatakan, sinergi ini dibutuhkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen yang bekerja di hampir semua bidang, baik bidang kesehatan, sosial, hingga infrastruktur menghasilkan dampak optimal. Apalagi pelaksanaan APBN juga dilakukan dalam situasi yang genting.
 
"Dalam situasi yang sangat genting, yang memaksa, dan emergency, kita tetap fokus untuk bisa menggunakan instrumen keuangan negara secara efektif, fleksibel, namun akuntabel, dan tetap dijaga dari sisi tata kelolanya," kata dia dalam webinar dilansir di laman Kemenkeu, Kamis, 21 Oktober 2021.
Sri Mulyani menambahkan, sinergi dalam program penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional telah dilaksanakan mulai dari awal mendesain Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dalam hampir semua kebijakan, pemerintah melibatkan unsur aparat penegak hukum.
 
Dalam implementasi kebijakannya, pemerintah juga meminta kepada lembaga terkait untuk mengawasi. Baik Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang terdapat di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan eksternal auditor yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 
"Pengawalan tidak berarti kemudian menyebabkan pemerintah dalam arti K/L dan pemda tidak mampu bergerak, Justru dengan pengawalan kita berharap K/L dan pemda menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan kegiatan karena merasa ada yang mengawasi dan mengawal secara baik," ungkapnya.
 
Sejauh ini, ia menyampaikan, hasil survei dari pelaksanaan program perlindungan sosial. Dengan pengawasan, targeting program semakin baik, inklusi keuangan meningkat, kartu prakerja membantu dalam peningkatan kompetensi, diskon listrik termanfaatkan dengan baik, dan bantuan kuota internet membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh.
 
"Selain itu, pelaksanaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dinilai sudah tepat sebagai cash buffer UMKM serta dengan intervensi program dukungan UMKM membuat mayoritas penerima bertahan selama pandemi," pungkas dia.