Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Program Pengungkapan Sukarela Malah Turunkan Kepercayaan Wajib Pajak

Eko Nordiansyah • 08 Oktober 2021 17:44
Jakarta: Pemerintah berencana menjalankan program pengungkapan pajak sukarela yang ada dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sayangnya, program yang akan dijalankan selama enam bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022 ini justru akan menurunkan kepercayaan wajib pajak.
 
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, program pengungkapan pajak sukarela ini mirip dengan program penampungan pajak (tax amnesty) yang pernah dilakukan. Dengan penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final, ini bisa menjadi insentif wajib pajak yang tidak taat pajak.
 
"Agak disesalkan tax amnesty jilid II tetap masuk dalam UU HPP. Tax amnesty jilid II merupakan sebuah langkah mundur dalam peningkatan kepatuhan pajak," kata dia kepada Medcom.id, Jumat, 8 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bukannya mendorong kepatuhan pajak, ia menambahkan, program pengungkapan pajak sukarela justru memberikan ruang bagi wajib pajak yang sudah diberi kesempatan tax amnesty pada 2016 lalu untuk ikut kembali. Bukan hanya itu, wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty kala itu juga akhirnya didorong ikut program tersebut.
 
"Yang terjadi justru ada penurunan kepercayaan terhadap pemerintah karena tax amnesty ternyata berulang lagi, tidak sesuai dengan komitmen tax amnesty di 2016 lalu bahwa setelahnya adalah rezim penegakan hukum perpajakan," ungkapnya.
 
Bhima menyebut, adanya program pengungkapan pajak sukarela ini juga akan membuat persepsi wajib pajak bahwa bukan tidak mungkin pemerintah akan kembali memberikan tax amnesty ke depannya. Akhirnya tujuan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui program ini tidak akan tercapai.
 
"Banyak yang berasumsi kalau ada tax amnesty jilid II, kenapa tidak mungkin ada tax amnesty jilid III? Akibatnya tax amnesty akan dijadikan peluang bagi pengemplang pajak," pungkas dia.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif