Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok. Kemenko Perekonomian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok. Kemenko Perekonomian.

Pecut Penyerapan Anggaran Covid-19, Pemerintah Optimalkan Potensi Daerah

Ekonomi pelanggaran imigrasi Airlangga Hartarto pandemi covid-19
Husen Miftahudin • 08 Agustus 2021 15:37
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terus berupaya untuk memaksimalkan potensi daerah guna mempercepat penyerapan anggaran penanganan covid-19. Hal ini juga sejalan dengan kewenangan otonomi daerah yang merupakan instrumen untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah serta meningkatkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
 
"Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, usaha kecil menengah, dan penanganan covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sesuai kewenangan pemerintah daerah," ujar Airlangga dalam siaran pers, Minggu, 8 Agustus 2021.
 
Adapun pemerintah telah mengalokasikan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sejumlah Rp744,75 triliun pada tahun 2021 dan juga telah dialokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp780,48 triliun. Namun dana TKDD tersebut baru dapat terealisasi sebesar Rp373,86 triliun atau sebesar 47,9 persen dari total alokasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam rangka memacu pertumbuhan dan pemerataan perekonomian serta memulihkan perekonomian dari dampak covid-19, pemerintah juga melakukan upaya penyederhanaan regulasi melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini merupakan langkah untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 melalui transformasi ekonomi.
 
"Berbagai peraturan turunan telah diterbitkan dan diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya," paparnya.
 
Airlangga mengungkapkan bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan besar ke depan untuk dapat pulih dari dampak pandemi covid-19, serta kembali ke jalur mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Oleh karenanya, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerahnya melalui otonomi daerah, memanfaatkan instrumen regulasi yang telah ditetapkan, serta mampu menemukan strategi pendanaan yang tidak menitikberatkan pada APBN dan APBD saja.
 
"Salah satu bentuk skema penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah adalah melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," ucap dia.
 
Ia menekankan, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi dan merencanakan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
 
"Implementasi pengembangan wilayah ini harus mampu berinovasi dan menerapkan perkembangan teknologi dalam pengembangan wilayah kota/kabupaten (smart city) dengan tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup (green infrastructure). Selain itu, pemerintah daerah diharapkan juga mampu melakukan mitigasi bencana untuk meminimalkan kerugian yang timbul akibat bencana," pungkas Airlangga.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif