Tanpa bantuan keuangan dari lembaga multilateral, sektor swasta, dan negara-negara maju, Indonesia akan sulit mengurangi penggunaan batu bara mengingat komoditas tersebut berperan lebih dari 65 persen dalam bauran energi. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan pengekspor batu bara terbesar di dunia.
"Kalau kami mau majukan sampai 2040, kami perlu dana untuk menghentikan penggunaan batu bara lebih awal dan untuk membangun kapasitas baru energi terbarukan. Itulah yang sekarang menjadi isu utamanya dan saya sekarang sebagai menteri keuangan menghitung apa dampaknya bila menghentikan penggunaan batu bara lebih awal. Berapa biayanya?," kata Menkeu dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP26) dikutip Kamis, 4 November 2021.
Sri Mulyani menjelaskan untuk mencapai emisi nol karbon bersih pada 2060, Indonesia berencana menghentikan penggunaan batu bara untuk listrik pada 2056. Rencana tersebut sudah diajukan Indonesia kepada salah satu kelompok lembaga keuangan yakni Asian Development Bank (ADB).
Selain itu, Indonesia juga akan membutuhkan dukungan internasional untuk memastikan tarif listrik dalam negeri tetap terjangkau ketika beralih ke sumber energi terbarukan. Setidaknya, pemerintah membutuhkan USD23 miliar untuk mensubsidi energi terbarukan hingga 2030.
"Jika ini semua harus dibiayai dari uang para pembayar pajak kami, itu tidak akan berhasil. Dunia bertanya kepada kami, jadi sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan dunia untuk membantu Indonesia," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
