Hal ini tercermin dari volume belanja negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan APBN 2021 dan defisit anggaran 2022, juga jauh lebih rendah dibandingkan 2021. Maka dari itu, Gobel memandang untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan pemerintah, kuncinya adalah pelaksanaan APBN 2022 harus mendapat dukungan kebijakan nonfiskal yang lebih efektif.
“Dilihat dari struktur APBN 2022, daya dukungnya terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin tidak sekuat APBN 2021. Oleh karena itu,” kata Gobel dalam keterangan resmi, Selasa, 17 Agustus 2021.
Gobel memaklumi, pemerintah mengerem belanja negara pada 2022 karena kebijakan fiskal tahun depan memang harus diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh dalam konsolidasi fiskal menuju ke defisit maksimal tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023.
Oleh karenanya, menurut Gobel kreativitas dan kemampuan kementerian dan lembaga melahirkan kebijakan untuk mendorong pergerakan ekonomi menjadi sangat penting.
"Anggaran 2022 memang harus lebih bersifat konsolidasi karena itu kebijakan nonfiskal menjadi sangat penting. Ini tantangan besar, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar instansi atau kementerian agar sasaran pembangunan 2022 yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai," tutur dia.
Meskipun berat, Gobel cukup optimistis bahwa sasaran pembangunan bisa tercapai. Namun dengan catatan kementerian mampu lebih bekerja keras untuk menyusun program dan kebijakan agar bisa lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan tersebut.
"Dengan adanya UU Cipta Kerja, kementerian dan lembaga pemerintah sebetulnya mempunyai ruang gerak yang lebih luas dalam mendorong dinamika ekonomi baik sektor perdagangan, industri, pariwisata dan investasi. Tinggal bagaimana peluang ini bisa diefektifkan dengan koordinasi yang lebih baik dan menghilangkan ego sektoral," ujar Gobel.
Dalam RAPBN 2020, belanja negara direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun atau 1,5 persen lebih rendah dibandingkan anggaran 2021. Belanja itu meliputi alokasi untuk Pemerintah Pusat Rp1.983,3 triliun atau turun 0,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp1.954,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp770,4 triliun atau turun 3,16 persen dibandingkan sebelumnya Rp795,5 triliun.
Adapun sasaran pembangunan pada 2022 menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,5-6,3 persen. Kemudian tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem serta tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.
Prioritaskan TKDN dan UMKM
Gobel juga menekankan, untuk bisa mencapai sasaran pembangunan tersebut, kementerian dan daerah harus lebih memprioritas belanja negara pada produk dalam negeri yang sudah memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan menjauhi penggunaann produk impor.
Penggunaan produk dalam negeri tidak hanya berdampak positif terhadap proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka peluang kerja yang sangat dibutuhkan dalam menurunkan angka pengangguran.
"Semaksimal mungkin, belanja kementerian dan lembaga harus menggunakan produk dalam negeri," kata Gobel.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memberi perhatian yang lebih besar terhadap upaya pemulihan sektor UMKM. Pemulihan sektor ini akan mempercepat pemulihan ekonomi secara keseluruhan karena faktanya kontribusi terbesar pada PDB dan penyerapan lapangan kerja selama ini ada pada sektor UMKM.
"Insentif yang lebih besar perlu dialokasi untuk UMKM agar mereka bisa kembali bergerak dari keterpurukan selama pandemi covid-19," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
