Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, terkait dana ketahanan energi sudah disebutkan dalam konsep APBN. Dana tersebut akan menjadi modal awal untuk pengembangan cadangan-cadangan strategis.
"Seperti disebutkan dalam konsep APBN-P. Ini dipakai modal awal untuk cadangan strategis. Tapi ini sudah kita dapatkan alokasinya," kata Sudirman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Juni.
Sudirman mengaku sudah mengusulkan dana tersebut dalam APBN-P 2016 sebesar Rp1,6 triliun. Menurutnya dana ini kemudian akan dialokasikan untuk mengembangkan energi baru terbarukan dan mendorong elektrifikasi daerah-daerah terpencil.
"Mendorong energi EBTKE, melistriki daerah-energi terpencil. Jadi ini sesuatu yang sudah dirancang lama, kalau APBN-P diputuskan itu akan sangat baik," ujar Sudirman.
Setelah mendapat restu dari DPR mengenai kepastian dana itu, Mantan Direktur Utama PT Pindad ini menuturkan dana itu akan dikelola melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian ESDM atau Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Yang kelola nanti BLU khusus. Belum tahu namanya," ucap Sudirman.
Lebih lanjut, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian ESDM, Sujatmiko menjelaskan, rencananya alokasi dana itu akan digunakan sebagian untuk Dana Ketahanan Energi (DKE) dan sebagian lagi untuk Strategic Petroleum Reserves (SPR) masing-masing Rp800 miliar.
"Ada info awalnya Rp800 miliar DKE, Rp800 miliar SPR. Tapi kita belum tahu persis berapa. Minggu-minggu ini Banggar akan putuskan," tutup Sujatmiko.
Sekadar informasi, selain DKE, SPR, Kementerian ESDM juga mempunyai program-program lainnya seperti Program Indonesia Terang (PIT), Potong 10 persen, dan kegiatan inspektur tambang. Untuk kegiatan PIT pemerintah memerlukan dana sebesar Rp77 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
