Presiden Joko Widodo. (FOTO: MI/Ramdani)
Presiden Joko Widodo. (FOTO: MI/Ramdani)

Penyusunan RKP 2020 Harus Jalan di Tahun Pemilu

Desi Angriani • 06 Maret 2019 12:18
Jakarta: Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet menegaskan penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2020, serta penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal harus tetap berjalan di tahun pemilu.
 
Sebab, rancangan kerja tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
 
"Walau tahun ini kita memasuki pileg dan pilpres, namun tahapan kerja teknokrat kita mesti tetap berjalan secara berkesinambungan, berkelanjutan seperti penyusunan RKP 2020 ini, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan untuk 2020 tetap harus dilakukan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019.

Jokowi menuturkan penyusunan RAPBN 2020 juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 yang tengah difinalisasi oleh Bappenas. Dalam rancangan tersebut, tertuang sejumlah target makroekonomi pemerintah yang hendak dicapai dalam kurun lima tahun ke depan.
 
"Dengan mengacu pada RPJMN teknokratik yang sedang difinalisasi di Bappenas," imbuh dia.
 
Di samping itu, Jokowi juga meminta kegiatan ekonomi tetap harus berjalan di tahun politik. Pemilihan umum dinilai tak bisa menjadi penghambat pertumbuhan investasi dan ekspor.
 
"Ekonomi juga harus tetap berjalan, termasuk investasi dan ekspor," pungkasnya.
 
Berdasarkan RPJMN 2020-2024, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,4-6 persen. Adapun, target pertumbuhan ekonomi secara rata-rata sebesar 5,7 persen.
 
Sementara itu pertumbuhan sektor manufaktur dipatok di kisaran 5,4-7,05 persen. Bersamaan dengan Produktivitas Faktor Total (TFP) yang diproyeksi mencapai 10-50 persen.
 
Dalam periode 2020 hingga 2024, pemerintah juga mengharapkan angka pengangguran bisa terus turun hingga sekitar 4,0-4,6 persen. Untuk target angka kemiskinan, Bappenas mematok angka kemiskinan di level 5,0-5,7 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur melalui rasio gini dipatok pada 0,371-0,373.
 
Adapun infrastruktur pada RPJMN 2020-2024 secara garis besar akan bersifat tematik, seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan­ Ekonomi Khusus (KEK), dan Perbatasan Lintas Batas Negara (PLBN). Semua pembangunan itu akan terintegrasi dengan infrastruktur yang berdiri saat ini, seperti jalan, bandara, dan pelabuhan.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan