Presiden Joko Widodo. (FOTO: MI/Ramdani)
Presiden Joko Widodo. (FOTO: MI/Ramdani)

Presiden Pimpin Sidang Kabinet Bahas Anggaran dan Pagu Indikatif

Ekonomi anggaran kementerian rapbn
Dheri Agriesta • 23 April 2019 11:38
Bogor: Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor. Sidang kabinet tersebut menindaklanjuti rapat terbatas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif yang dilakukan Senin, 22 April 2019.
 
"Poin pertama yang ingin saya tekankan bahwa belanja modal akan diperkuat, ditingkatkan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 23 April 2019.
 
Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga agar merealisasikan penyerapan anggaran. Kementerian dan lembaga juga diminta mengurangi biaya belanja barang.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu pemerintah juga menjadikan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Jokowi akan membahas secara rinci dengan kementerian terkait untuk menggandeng perusahaan memberikan pelatihan vokasi.
 
Perusahaan yang bersedia rencananya akan diberikan insentif. Jokowi berharap pelatihan dilakukan secara besar-besaran, baik di luar dan dalam negeri.
 
"Sudah harus kelihatan tahun ini dan tahun depan, besar-besaran," kata Jokowi.
 
Baca juga: Pendidikan Vokasi Masuk Prioritas RAPBN 2020
 
Kepala Negara juga mengingatkan seluruh daerah masih kekurangan infrastruktur. Sehingga, belanja modal lebih dihabiskan kepada pembangunan saran dan prasarana baru.
 
"Kebutuhan infrastruktur baik yang berkaitan dengan jalan, air. Oleh sebab itu mungkin kalau melihat perjalanan kemarin, empat tahun ini, Kementerian PU (Pekerjaan Umum) yang bisa merealisasikan anggaran-anggaran yang diberikan," pungkas Jokowi.
 
Sidang kabinet paripurna ini dihadiri jajaran Menteri dari Kabinet Kerja. Terlihat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif