Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok Kemenko Perekonomian.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok Kemenko Perekonomian.

Airlangga Blak-blakan soal Bansos Beras yang Cuma Sampai Juni

Husen Miftahudin • 22 Februari 2024 09:44
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto blak-blakan soal bantuan pangan beras yang hanya akan berlangsung hingga Juni 2024.
 
Kata Airlangga, nantinya akan ada evaluasi dari pemerintah terkait penyaluran bansos beras tersebut. Dia mengatakan, evaluasi ini juga tergantung pada hasil panen raya yang bakal terjadi pada April-Mei 2024.
 
"Kita sekarang sampai bulan Juni 2024, nanti tentu ada evaluasi. Kita lihat panen kita bulan April-Mei nanti," ungkap Airlangga di Istana Kepresidenan, dikutip dari Investing.com, Kamis, 22 Februari 2024.

Ditambahkan Airlangga, stok beras di Perum Bulog masih cukup aman untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri. Dia mengatakan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog mencapai 1,2 juta ton.
 
"Stok 1,2 juta ton di Bulog itu, dan beberapa hal. (Stok saat ini) relatif aman," ujar Airlangga menegaskan.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan memberikan bantuan pangan beras hingga Juni 2024. Pemberian bansos beras ini akan diberikan kepada 22 juta masyarakat penerima dengan beras seberat 10 kg.
 
Baca juga: Jokowi Yakin Harga Beras Turun dalam 2 Pekan ke Depan Meski Sedikit
 

Pemberian bansos bikin harga beras naik


Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut pemberian bansos membuat harga bahan pangan mengalami kenaikan. Hal tersebut karena dua sisi, yakni suplai yang kurang dan permintaan yang naik.
 
"Artinya kondisi ini kalau tidak dijaga ini akan berakibat terus merangkak naik harganya, karena kita akan menghadapi puasa dan lebaran ditambah perilaku para politisi yang menyuap. Harusnya pemerintah antisipasi itu," ujar dia beberapa waktu lalu.
 
Walaupun saat ini pemerintah sudah melakukan antisipasi melalui impor beras, Esther menilai pasokan beras tetap masih kurang.
 
"Karena mungkin anggapannya jadi pemerintah itu menganggap konsumsinya normal saja, misal satu bulan 2,5 juta ton. Tapi harus dilihat para politisi ini suka memberikan bantuan untuk bisa meraih voter yang lebih banyak."
 
"Pemerintah saya rasa dalam hal ini gagal untuk mengendalikan harga beras karena harusnya pemerintah bisa memprediksi fenomena tersebut, tapi sekarang pasokannya pun masih kurang," ketus Esther menambahkan.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan