Selama 2002-2021, dana otsus dan dana tambahan infrastruktur yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat mencapai Rp138,65 triliun. Anggaran ini belum termasuk dana transfer ke daerah dan dana desa, serta anggaran kementerian/lembaga untuk pembangunan.
"Kita memotret dalam 10 tahun terakhir dari berbagai indikator memang ada perbaikan namun tidak secepat atau tidak banyak berbeda," kata dia dalam rapat dengan Komite I DPD RI secara virtual di Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021.
Di bidang pendidikan misalnya, angka buta huruf dan Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami kemajuan meski gap-nya masih cukup tinggi. Angka buta huruf di Papua adalah 36 persen pada 2011 dan Papua Barat 2,48 persen dari rata-rata nasional sebesar empat persen.
Sementara untuk APM yang mengukur anak-anak usia sekolah yang seharusnya bersekolah di Papua adalah 79,3 persen dan Papua Barat 93,8 persen. Tingkat APM keduanya masih di bawah rata-rata APM nasional yaitu sebesar 97,6 persen.
"Kita lihat gap terhadap nasional tidak makin menurun kesenjangannya. Tadi juga terjadi penurunan atau kenaikan angka partisipasi muridnya ini tidak meningkat cukup tinggi sehingga kesenjangan bisa dikejar," jelas dia.
Di bidang kesehatan, angka harapan hidup di Papua dan Papua Barat adalah 66 tahun di 2010 atau lebih rendah dari rata-rata nasional di angka 72 tahun. Sedangkan tingkat persalinan ditolong tenaga kesehatan baik di Papua dan Papua Barat juga masih di bawah nasional.
Kemudian di bidang infrastruktur, terjadi peningkatan untuk tingkat akses air minum dan akses sanitasi layak. Di Papua akses terhadap keduanya meningkat jadi 60 persen dan Papua Barat mendekati 70 persen meski masih di bawah rata-rata nasional yaitu 80 persen.
Untuk tingkat kesejahteraan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat sama-sama meningkat jadi 58 persen dan 63 persen. Sayangnya menurut Sri Mulyani, jarak (gap) yang ada dengan IPM nasional tidak mengalami penurunan.
Hal yang sama juga terjadi untuk tingkat kemiskinan di Papua turun menjadi sebesar 30 persen dan Papua Barat menjadi 20 persen. Namun penurunan tingkat kemiskinan ini masih jauh di bawah rata-rata nasional yang sempat berada di bawah 10 persen.
"Sehingga konsep kesenjangan yang harusnya bisa ditutup dengan adanya pemihakan dana otsus mungkin belum terlihat di dalam hasil kualitas kesejahteraan masyarakat Papua," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
