BPK sebut Jiwasraya koperatif. Foto: MI/Ramdani
BPK sebut Jiwasraya koperatif. Foto: MI/Ramdani

BPK Sebut Jiwasraya Kooperatif Selesaikan Laporan Keuangan 2019

Ekonomi BPK Jiwasraya
Husen Miftahudin • 21 Juli 2020 20:59
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyebut PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal kooperatif dalam menyelesaikan laporan keuangan 2019 (audited). Padahal, perusahaan asuransi pelat merah itu telah melewati batas waktu penyelesaian laporan keuangan pada Juni 2020 lalu.
 
"Sekarang kami lihat Jiwasraya cukup kooperatif dengan apa yang kami sampaikan secara kelembagaan, khususnya direksinya. Jadi kami tidak mau berandai-andai, kami yakin mereka cukup kooperatif," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Media Workshop LHP atas LKPP Tahun 2019, Selasa, 21 Juli 2020.
 
Dalam laporan keuangan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dan Menteri BUMN selaku pemegang saham agar meminta Jiwasraya menyelesaikan laporan keuangan tahun 2019 dan merencanakan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020 untuk mendukung penyajian investasi permanen pada LKPP 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah menerima dan bersama dengan Menteri BUMN selaku pemegang saham akan menindaklanjuti dengan memonitor tindak lanjut surat Dirjen Kekayaan Negara nomor S-364/KN/ 2020 tanggal 2 Juni 2020 hal Permintaan Laporan Keuangan tahun 2019 audited Jiwasraya. Laporan keuangan tahun 2019 Jiwasraya seharusnya rampung pada 19 Juni 2020.
 
"Secara resmi kami belum mendapat informasi mengenai penyelesaian laporan keuangan 2019 (Jiwasraya)," ungkap Agung.
 
Secara umum jika lembaga pemerintah tidak menyelesaikan rekomendasi BPK akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang(UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 
"Undang-Undang 15/2004 di Pasal 26 dinyatakan bahwa bagi yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK itu adalah 1,5 tahun penjara dan Rp500 juta denda. Itu diatur undang-undang, sanksi itu bukan dibuat oleh BPK. Tapi kita belum pernah menerapkan sanksi tersebut," akunya.
 
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menambahkan dalam rekomendasi hasil pemeriksaan, pihaknya tidak meminta pemerintah untuk ikut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Jiwasraya. BPK hanya mencantumkan UU Perasuransian Pasal 15 yang berbunyi, pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya.
 
"Kita belum cerita tentang bertanggung jawab atau belum bertanggung jawab. Tapi yang kita sampaikan adalah untuk memitigasi risiko besaran, saya rasa itu. Karena proses mitigasi belum selesai," tutup Agus.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif