Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Foto: Medcom.id/ Husen Miftahudin
Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Foto: Medcom.id/ Husen Miftahudin

BPK Belum Temukan Kerugian Negara atas Aliran APBN ke Rekening Pribadi

Ekonomi BPK kementerian lembaga
Husen Miftahudin • 21 Juli 2020 20:35
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI belum menemukan adanya kerugian negara atas temuan penggunaan rekening pribadi terhadap pengelolaan keuangan negara di lima kementerian/lembaga (k/l). Meski demikian, BPK mengingatkan akan adanya risiko dari pengelolaan anggaran dengan skema ini.
 
"Memang tidak ada kerugian negara, tetapi ada risiko karena menggunakan rekening pribadi," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Media Workshop LHP atas LKPP Tahun 2019, Selasa, 21 Juli 2020.
 
Adapun total pengelolaan anggaran negara di lima k/l yang mengalir ke rekening pribadi tersebut mencapai Rp71,78 miliar. Kelima k/l tersebut ialah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Agama (Kemenag), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agung mengungkapkan belum ditemukannya kerugian negara lantaran BPK baru melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Pasalnya, pemeriksaan laporan keuangan belum secara khusus mengungkap adanya kecurangan, ketidakpatutan, serta ketidakpatuhan.
 
"Namun secara ketentuan dan syarat hal tersebut tidak diperbolehkan. Temuan ini telah disampaikan BPK kepada instansi terperiksa dan saat ini terdapat rekomendasi yang sudah dalam proses tindak lanjut," ucap dia.
 
Atas hal ini, terdapat sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan peraturan dan tingkat kesalahan. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana
 
"Sanksi pidana akan dikenakan apabila ada perbuatan melawan hukum yang dianggap kemudian di dalamnya ada niat jahat jika memang terjadi kerugian negara," jelas Agung.
 
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, BPK menemukan penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana paling besar yang mengalir ke rekening pribadi terjadi di lingkungan Kemenhan sebanyak Rp48,12 miliar. Rekening tersebut berupa rekening bank yang belum dilaporkan dan atau belum mendapatkan izin dari Menteri Keuangan.
 
Kemudian Kemenag dengan dana negara yang mengalir mencapai sebanyak Rp20,71 miliar. Duit tersebut terdiri dari sisa uang tunai kegiatan per 31 Desember 2019 yang ada pada rekening pribadi dan atau tunai dalam kelolaan pribadi pada 13 satuan kerja (satker) sebesar Rp4,96 miliar
 
Dana kelolaan disimpan tunai dan atau pada rekening pribadi maupun rekening yang tidak terdaftar di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada 12 satker sebesar Rp5,41 miliar dan pemindahbukuan ke rekening pribadi pada 15 satker sebanyak Rp10,34 miliar.
 
Lalu di Bawaslu berupa pengembalian sisa belanja langsung dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebesar Rp2,93 miliar. Dana tersebut tidak disetorkan ke rekening Bawaslu provinsi, melainkan disetorkan ke rekening pribadi.
 
Selanjutnya KLHK, yaitu berupa uang negara dari hasil lelang sita kayu ilegal pada 2003. Dana tersebut masih disimpan dalam rekening penampungan hasil lelang sita kayu atas nama pribadi pensiunan Kepala Balai Besar Konservasi SDA di Jawa Timur dan Bendahara Penerimaan periode 2012 dan 2013.
 
Terakhir Bapeten, berupa penggunaan rekening pribadi oleh koordinator kegiatan dalam pengelolaan uang kegiatan. Jangka waktu pertanggungjawaban dana belanja langsung belum ditetapkan, sehingga pengembalian sisa belanja melewati tahun.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif