NEWSTICKER
Gedung Parlemen - - Foto: MI/ Susanto
Gedung Parlemen - - Foto: MI/ Susanto

Banggar Usulkan Pelebaran Defisit APBN Jadi 5%

Ekonomi defisit anggaran APBN 2020
Eko Nordiansyah • 24 Maret 2020 14:50
Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 diperbesar dari tiga persen menjadi lima persen. Usulan tersebut sebagai akibat dari dampak virus korona (covid-19) terhadap perekonomian baik secara nasional maupun global.
 
Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah lantaran APBN merupakan instrumen fiskal utama dalam menjalankan roda pembangunan. Karena itu, perlu perubahan asumsi ekonomi makro maupun postur APBN 2020 demi menjaga keberlangsungan perekonomian nasional.

 
"Pertama, Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merevisi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama di penjelasannya. Revisi pejelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari tiga persen ke lima persen dari PDB dan rasio hutang terhadap PDB tetap 60 persen," katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selanjutnya, Banggar menyarankan pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, sebagai UU Perubahan Kelima dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Poin penting dari penerbitan Perppu ini memberikan insentif Pajak Penghasilan orang pribadi dengan tarif PPh 20 persen bagi yang simpanannya di atas Rp100 miliar.
 
"Namun yang bersangkutan wajib memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp1 miliar untuk pencegahan dan penanganan covid-19 ke BNPB sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan covid-19," ungkap dia.
 
Kemudian pemerintah perlu segera menerbitkan Perppu APBN 2020, mengingat tidak dimungkinkannya pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat, sebagai konsekuensi kebijakansocial distancing. Perppu dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyesuaikan kembali APBN 2020 dengan kondisi yang sedang dialami saat ini, dan beberapa bulan ke depan.
 
Said menambahkan rekomendasi tersebut telah disampaikan pada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia melalui teleconference, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ancaman wabah covid-19.
 
Oleh karena itu, Perppu dimaksudkan untuk mendukung upaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat wabah Covid-19. Kedua, memastikan dilaksanakannya program Social Savety Net (SSN), untuk membantu kehidupan masyarakat. Ketiga, mendukung sektor UMKM dan informal untuk bisa tetap bertahan dalam mengahadapi kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini.
 
"Kita berharap, rekomendasi ini akan memberikan dampak jangka panjang, bagi kehidupan ekonomi kita di masa yang akan datang," pungkas Said.

 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif