"Dari mulai 2019 kita Rp7 triliun (investasi bidang digital), meningkat menjadi Rp10 triliun pada 2020. Kemudian di tahun 2021 bahkan meningkat tiga kali lipat hingga Rp32 triliun dan tahun 2022 menjadi Rp25 triliun," kata dia dalam The 3rd Indonesia Fintech Summit 2021 dilansir di Jakarta, Sabtu, 11 Desember 2021.
Anggaran tersebut digunakan untuk melanjutkan berbagai program pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), memastikan penyediaan akses yang merata, mendorong transformasi digital di sektor ekonomi dan pemerintahan, membangun Pusat Data Nasional, serta menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ia menambahkan anggaran ini dialokasikan ke dalam belanja kementerian lembaga dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Selain itu, pemerintah memahami bahwa financial technology (fintech) memberikan suatu kesempatan untuk terjadinya pembangunan yang makin demokratis dan merata.
"Namun, ini tidak akan terjadi dengan sendirinya apabila masih ada bagian dari masyarakat dan bagian dari Indonesia yang belum memiliki kemampuan untuk bisa akses teknologi maupun akses dari sisi internet," ujarnya.
Sri Mulyani mengungkapkan saat ini terdapat 20 ribu lebih desa yang masih belum terkoneksi sistem internet yang handal. Dengan adanya dukungan APBN di bidang infrastruktur digital, ia berharap, sekolah, pesantren, dan berbagai macam kegiatan kesehatan, seperti puskesmas dapat terkoneksi secara digital.
"Ini adalah bagian untuk tidak hanya mendukung transformasi ekonomi, tapi juga mendukung transformasi di sektor kesehatan dan pendidikan yang luar biasa penting," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
