"Itu bisa membuat goyang kan. Masuk lalu keluar," tutur Director of Graduate Study Regional Science Johnson Graduate School of Management Cornell University, Iwan J Azis, di Gedung A Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Pun, Fed Rate yang akan naik juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian negara-negara di Asia. Permasalahannya, lanjut Iwan, sudah ada beberapa negara yang sudah mengantisipasi krisis moneter di negaranya.
"Contohnya Korea Selatan yang menerapkan fee kalau ada modal asing yang masuk. Jadi harus bayar. Supaya masuknya tidak kebanyakan. Kalo kebanyakan, lalu dibawa keluar akan goyang," jelas Iwan.
Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menyatakan yang perlu diwaspadai oleh pemerintah adalah cara mengelola krisis yang mungkin terjadi kapan saja. Pasalnya, otoritas yang mengatur jika krisis terjadi tidak lagi hanya berada di tangan Bank Indonesia (BI), tetapi juga ada di tangan OJK.
"Dulu persoalan makro prudential dan mikro ada di tangan BI. Artinya, bank diatur dan diawasi BI. Sekarang mikronya ada di OJK. Makronya di BI yang menyangkut moneter. Ini adalah batu ujian bagaimana bangsa ini mengelola krisis," kata Sigit.
Sigit menyarankan pemerintah, BI, dan OJK untuk saling berkoordinasi sebelum krisis moneter terjadi. Ia pun mendorong RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) segera disahkan oleh parlemen.
"Harus ada UU JPSK. Kalau tidak, nanti begitu ada ancaman krisis, orang-orang yang mengambil keputusan akan diadili lagi secara politis, secara pidana. Kita melihat pengalaman 2008, dengan mengambil alih Bank Century," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
