Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah tetap fokus menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah dinamika perekonomian global. Salah satu upaya yang dilakukan ialah tetap membuat daya beli masyarakat tetap tumbuh positif.
"Fokus kebijakan kita adalah berusaha menjaga momentum pemulihan dengan menjaga daya beli masyarakat agar kenaikan (harga komoditas dan energi) tidak (berdampak) terlalu ekstrem," ujarnya dalam Bloomberg Recovery and Resilience: Spotlight on ASEAN Business, Senin, 12 September 2022.
Upaya menjaga daya beli itu salah satunya dilakukan dengan mempertebal bantuan sosial menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diputuskan pada awal bulan ini. Pengalihan dana subsidi BBM ke perlindungan sosial dinilai dapat tetap menggenjot daya beli masyarakat.
Hal tersebut juga dinilai menjadi jalan tengah untuk tetap bisa menjaga keberlanjutan dan kesehatan anggaran negara. "Pada saat yang sama kami juga memastikan bahwa anggaran kami juga aman dan kredibel dan berkelanjutan dalam jangka menengah panjang," jelas Sri Mulyani.
Dia menilai kebijakan tersebut dapat tetap mempertahankan tren pemulihan yang sedang berlangsung di Tanah Air. Pasalnya, pemerintah tetap mensubsidi BBM dan di saat yang sama masyarakat mendapatkan tambahan bantuan sosial agar tetap bisa melakukan konsumsi.
Selain itu, keputusan pengalihan dana subsidi ke bantuan sosial juga dilakukan untuk mengendalikan tingkat inflasi di dalam negeri. Kendati inflasi Agustus yang berada di level 4,6 persen lebih rendah dari Juli (4,9 persen), potensi peningkatan mesti diwaspadai, utamanya dari dampak kondisi global.
"Jadi kita coba pastikan dulu, kalau isunya dari sisi supply, kita akan bahas dari sisi supply, tentunya Bank Indonesia sebagai otoritas di sisi moneter juga harus menetapkan kebijakan yang akan berjalan untuk dapat mengelola ekspektasi inflasi serta stabilitas rupiah dalam hal ini," jelasnya.
"Fokus kebijakan kita adalah berusaha menjaga momentum pemulihan dengan menjaga daya beli masyarakat agar kenaikan (harga komoditas dan energi) tidak (berdampak) terlalu ekstrem," ujarnya dalam Bloomberg Recovery and Resilience: Spotlight on ASEAN Business, Senin, 12 September 2022.
Upaya menjaga daya beli itu salah satunya dilakukan dengan mempertebal bantuan sosial menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diputuskan pada awal bulan ini. Pengalihan dana subsidi BBM ke perlindungan sosial dinilai dapat tetap menggenjot daya beli masyarakat.
Hal tersebut juga dinilai menjadi jalan tengah untuk tetap bisa menjaga keberlanjutan dan kesehatan anggaran negara. "Pada saat yang sama kami juga memastikan bahwa anggaran kami juga aman dan kredibel dan berkelanjutan dalam jangka menengah panjang," jelas Sri Mulyani.
| Baca juga: Wamenkeu: Pengalihan Subsidi Bisa Tekan Angka Kemiskinan ke 9,0%! |
Dia menilai kebijakan tersebut dapat tetap mempertahankan tren pemulihan yang sedang berlangsung di Tanah Air. Pasalnya, pemerintah tetap mensubsidi BBM dan di saat yang sama masyarakat mendapatkan tambahan bantuan sosial agar tetap bisa melakukan konsumsi.
Selain itu, keputusan pengalihan dana subsidi ke bantuan sosial juga dilakukan untuk mengendalikan tingkat inflasi di dalam negeri. Kendati inflasi Agustus yang berada di level 4,6 persen lebih rendah dari Juli (4,9 persen), potensi peningkatan mesti diwaspadai, utamanya dari dampak kondisi global.
"Jadi kita coba pastikan dulu, kalau isunya dari sisi supply, kita akan bahas dari sisi supply, tentunya Bank Indonesia sebagai otoritas di sisi moneter juga harus menetapkan kebijakan yang akan berjalan untuk dapat mengelola ekspektasi inflasi serta stabilitas rupiah dalam hal ini," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
