Tim tersebut terdiri dari para pejabat Eselon I dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Menko Perekonomian Darmin Nasution usai rapat pembentukan tim mengatakan selama ini banyak penganggaran yang berubah di tengah jalan dari perencanaan yang sudah dibuat. Tim tersebut akan bertugas mengatasi memetakan sekuen persoalan dan cara mengatasinya.
"Kita bentuk tim kecil untuk identifikasi di level mana saja yang bisa berubah. Jangan sampai terjadi yang sudah dibuat rencananya tapi anggarannya enggak cocok," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2017).
Mengutip arahan Presiden Jokowi tahun lalu, Darmin menegaskan hendaknya kebijakan perencanaan dan penganggaran tidak lagi mengikuti money follows functions, melainkan berdasarkan prinsip money follows programs.
“Sinergi dan sinkronisasi merupakan kata kunci agar pembangunan nasional semakin efisien dan efektif,” ujar dia.
Hadir dalam rapat antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro serta perwakilan kementerian atau lembaga terkait.
Menurut Bambang perlu ada pengendalian pada masing-masing kementerian atau lembaga agar tidak terjadi deviasi sasaran pembangunan dan duplikasi program atau kegiatan.
Pemerintah juga perlu memastikan dengan benar program-program yang menjadi prioritas di masing-masing kementerian atau lembaga masuk dalam penganggaran APBN. Harus diantisipasi agar jangan sampai ketika terjadi pemotongan anggaran, justru program-program prioritas yang dipotong.
Sedangkan Sri Mulyani menyatakan perlunya membuat suatu gambaran proses APBN sehingga apabila terjadi perubahan anggaran di tiap-tiap kementerian atau lembaga yang tidak sesuai dengan program yang direncanakan, dapat segera diselesaikan.
"Kita lakukan pemetaan untuk melihat siapa melakukan apa, termasuk proses-proses politiknya," kata Ani.
Lebih jauh Ani menambahkan, perlu adanya ketegasan untuk membatasi K/L yang mengubah-ubah anggaran untuk program-program yang telah direncanakan. Karena selama ini kebebasan itu telah menciptakan loophole terhadap perencanaan dan penganggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
