Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sinergi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
"Peningkatan tensi geopolitik, semua terjadi dadakan. Perang Ukraina, enggak ada hujan enggak ada angin, tahu-tahu perang. Gaza enggak ada hujan enggak ada angin, tahu-tahu perang. Semuanya inginnya kalau mau perang memberi tahu dulu, jadi kita bisa siap-siap apa yang perlu disiapkan," kata Jokowi Saat menyampaikan arahannya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023, dilansir Media Indonesia, Kamis, 30 November 2023.
Di hadapan para bankir dan pengusaha yang hadir dalam pertemuan tahunan itu, Presiden mencontohkan konflik Rusia-Ukraina hingga yang terkini Palestina-Israel telah mengganggu ketahanan pangan dan energi dalam negeri yang berujung pada ketidakstabilan harga.
"Oleh sebab itu, dampak dari perang itu harus sama-sama kita antisipasi. Karena, kalau sudah yang namanya perang, ini ganggunya ke mana-mana, gangguan rantai pasok global, lonjakan harga pangan, lonjakan harga energi, semuanya akan terdampak," kata Jokowi.
| Baca juga: Indonesia Harus Optimistis Hadapi Perlambatan Ekonomi Global |
Sinergi BI, Kemenkeu, OJK, LPS, pemda, dan swasta
Ia mengapresiasi sinergi yang terbangun selama ini antara Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pemerintah daerah, dan swasta. Sinergi itu sejauh ini terbukti bisa menjaga ekonomi dalam kondisi stabil.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan sinergi bauran kebijakan ekonomi di lima area menjadi kunci untuk mempertahankan ekonomi nasional di tengah gejolak perekonomian global.
"Di bidang ekonomi, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional perlu semakin diperketat dalam lima area penting," katanya.
Kelima area itu yakni:
- Sinergi dalam kebijakan fiskal-moneter.
- Sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
- Sinergi untuk akselerasi digitalisasi ekonomi keuangan nasional.
- Sinergi untuk fokus pada hilirisasi minerba dan non-minerba.
- Sinergi dalam kebijakan perdagangan, investasi, dan infrastruktur.
"Fragmentasi geopolitik berdampak pada fragmentasi geoekonomi. Akibatnya, prospek ekonomi global akan meredup pada 2024 sebelum mulai bersinar kembali pada 2025," terang Perry.
Instrumen APBN
Di kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap akan menjadi instrumen fiskal negara untuk mendukung kinerja perekonomian yang relatif baik dan kuat. Di tahun depan, keuangan negara dipastikan akan terus memainkan peranannya.
"APBN yang ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang tentu menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjaga perekonomian Indonesia," ujarnya dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, Jakarta, kemarin.
Menkeu meyakini APBN tetap bisa mendukung kinerja ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
