Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyebut kebijakan ini perlu ditangani secara komprehensif dengan menjaga keseimbangan antar semua aspek. Untuk itu, kehadiran roadmap IHT dapat dijadikan sebagai pedoman dan memberi kepastian bagi para pelaku Industri dan seluruh stakeholder terkait.
"Kemenko Perekonomian tidak atau belum cukup hanya menginisiasi pembahasan dengan mementerian terkait, namun perlu lebih aktif mengkoordinasikan kebijakan dalam melakukan penyusunan roadmap IHT yang berkeadilan," kata dia dalam webinar 'Roadmap Industri Hasil Tembakau yang Berkeadilan' di Jakarta, Minggu, 6 September 2020.
Ia menambahkan, kebijakan lain yang juga perlu segera dirumuskan bersama antara lain terkait dengan strategi penurunan prevalensi baik fiskal dan non fiskal, penanganan kelompok terdampak seperti petani, IHT Kecil dan pekerjanya, pengalihan produk alternatif hasil tembakau lainnya, dan serta kebijakan lain yang terkait.
Sementara itu, Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) BKF Pande Putu Oka mengatakan, kebijakan IHT tidak bisa terlepas dari berbagai kepentingan yang ada meliputi. Apalagi ada banyak sektor yang terdampak baik dari sektor kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian dan perdagangan.
"Penyusunan roadmap IHT harus komprehensif dan melibatkan sejumlah pihak. Beberapa hal yang dijadikan respect yakni perlu ada penyusunan roadmap IHT jangka menengah dan panjang. Perspektif ini perlu pertimbangan bersama," jelasnya.
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengklaim tujuan layer cukai diberlakukan sampai 10 layer semata-mata untuk menjamin keadilan money value-nya sama. Sehingga, kebijakan cukai yang diterapkan sampai saat ini sudah condong lebih berat ke arah pengendalian.
"Format kebijakan cukai saat ini sudah mengakomodir semua kepentingan. Di satu sisi kita harus perhatikan penerimaan, secara nominal target penerimaan cukai cenderung meningkat. Kontribusi terhadap penerimaan negara di APBN berada dikisaran sembilan sampai 10 persen,” ungkap dia.
Ketua Umum Gappri Henry Najoan mengatakan roadmap IHT harus adil dan komprehensif, mengingat sifatnya untuk saat ini yang mendesak supaya segera dirancang. Sebelum pandemi, Henry mengaku bahwa IHT sudah mengalami kontraksi 15 hingga 20 persen. Penurunan tersebut diperkirakan anjlok lebih parah lagi setelah pandemi
"Kenapa mendesak? IHT memberikan manfaat signifikan bagi negara 10 persen dari pendapatan negara. Kami juga di industri ini memberikan lapangan kerja yang beredar dari hulu dan hilir. Dengan adanya situasi pandemi dan excess kenaikan cukai 2020 kami akan perlu pemulihan dua tahun," ujar dia.
Target penerimaan cukai meningkat 3,6 persen dibandingkan outlook tahun ini menjadi sebesar Rp178,47 triliun.Target penerimaan terdiri atas cukai hasil tembakau (CHT) sebesar Rp172,75 triliun, sisanya ditargetkan pada pendapatan cukai MMEA, cukai EA, dan penerimaan cukai lainnya sebesar Rp5,71 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
