Para menteri yang hadir dalam rapat kooordinasi yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, dan pejabat terkait.
"Yang dibahas adalah masalah SPAM, RPP SPAM, dan masalah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Jadi ini bagian dari paket ekonomi VI," kata Sofyan singkat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015).
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono menyampaikan, RPP SPAM merupakan RPP transisi sembari pemerintah merampungkan Undang-undang Sumber Daya Air (SDA) yang baru.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dibatalkan, dan sebagai konsekuensinya pemerintah atas perintah Mahkamah Konstitusi harus kembali berpegang pada Undang-Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Basuki menuturkan, pemerintah memutuskan memberikan kesempatan kepada swasta, baik nasional maupun asing, dengan persyaratan tertentu untuk pengusahaan air.
"Porsinya ini yang agak berbeda. Selama ini kan dipikir kontrol oleh negara itu melalui saham. Itu hanya salah satu saja. Tapi yang lebih penting menurut Menko, dengan aturan. Jadi nanti dengan peraturan tertentu sesuai dengan yang diputuskan," lanjut Basuki.
Kendati demikian, dia menegaskan pemerintah memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD. Basuki mengatakan, seperti di sektor lain, pemerintah juga mewajibkan swasta untuk melakukan joint operation (kerja sama) dengan pengusaha lokal. Mengenai porsi saham antara swasta dan BUMN atau BUMD akan diatur melalui Peraturan Menteri PU-Pera untuk SDA permukaan, dan Permen ESDM untuk SDA bawah tanah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
