Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, adanya perubahan peraturan di paket tersebut diprediksi akan menyelesaikan masalah logistik, konektivitas, serta transportasi laut. Bukan hanya itu, pemerintah juga dinilai akan terus melanjutkan upaya reformasi struktural di berbagai sektor.
"Saya sambut baik bahwa pemerintah lakukan reformasi struktural dengan melakukan reform di pangan, energi dan membangun modal dasar untuk pembangunan yaitu membangun SDM dan yang utama infrastruktur," ujar dia di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat 16 Juni 2017.
Dirinya juga mengapresiasi langkah pemerintah yang gencar melakukan pembangunan infrastuktur. Bukan hanya pembangunan di Pulau Jawa, pemerintah juga mendorong pembangunan di daerah lain hingga trans Papua yang totalnya mencapai 4.000 Kilometer (Km).
"Kalau kami lihat pembangunan di Indonesia sudah baik, reformasi struktural apalagi yang diperlukan. Salah satu tantangan di Indonesia adalah transaksi berjalan yang karena sejak 2011 defisit. Itu karena Indonesia terlalu tegantung pada komoditas ketika ekspor," jelas dia.
Agus menambahkan jika reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan surplus neraca perdagangan. Apalagi dibandingkan negara-negara tetangga tetangga, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).
"Ekspor Indonesia ke luar negeri gunakan kapal asing dan kontainer disewa asing, tenaga keeja di kemaritiman juga yang asing. Bukan bermaksud kami anti asing tapi harus diperbaiki enggak bisa dibiarkan ekspor tapi gunakan jasa transportasi yang tidak dimiliki Indonesia," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
